Hal ini terlihat dari acara Nusantara International Partners Visit (NIPV) 2025 yang dirangkai selama dua hari penyelenggaraan 13-14 Februari 2025.
Saat membuka acara, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memancing para duta besar negara sahabat dan perwakilannya untuk segera membangun kantor kedutaan di IKN.
"If you build an embassy in the new capital city of Nusantara before 2028, you will receive the land free of charge," ujar Basuki kepada Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Marc Gerritsen.
Namun kemudian Basuki menjelaskan, bukan dia yang memutuskan apakah lahan untuk kompleks kedutaan besar di IKN akan diberikan gratis atau tidak.
Karena hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan dan keputusan Presiden. Basuki menegaskan, jika para duta besar ini tertarik membangun kantor kedutaannya sebelum tahun 2028, maka dia akan mengusulkannya kepada Presiden.
"Ini untuk menarik mereka bisa lebih cepat (membangun kedutaan). Karena Presiden menyampaikan, tahun 2028 IKN akan menjadi ibu kota politik. Berarti eksekutif dan yudikatif sudah mulai beroperasi. Mestinya kedutaan juga bisa pindah ke sini," jelas Basuki.
Untuk menarik dan meyakinkan mereka, Otorita IKN telah menetapkan sekitar 68,51 hektar lahan gratis bagi 10 Kantor Kedutaan negara sahabat yang bersedia membangun sebelum tahun 2028.
Dari total 68,51 hektar lahan itu, 25,83 hektar di antaranya dialokasikan untuk kawasan hijau. Sementara 42,68 hektar untuk Kantor Kedutaan berikut residensialnya.
Basuki mengacu pada kantor Kedutaan Indonesia di luar negeri. Ada area yang memang dibeli khusus untuk dibangun kantor kedutaan, ada juga yang merupakan pemberian.
"Jadi bukan keputusan saya. Saya cuma memancing mereka kalau Anda bisa membangun 2028 saya akan mengusulkan kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri untuk diberi lahan," imbuh Basuki.
Kendati demikian, beberapa negara masih menunggu kepastian status IKN sebagai ibu kota negara sebelum memutuskan untuk memindahkan kedutaan besar mereka.
Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Marc Gerritsen.
Kepada Kompas.com, Marc mengungkapkan bahwa terlalu awal untuk memutuskan perpindahan ini.
Menurutnya, jika pemerintah Indonesia segera memutuskan untuk membuat IKN sebagai ibu kotaIndonesia, tentu saja akan ada banyak kedutaan lainnya yang pindah.
"Tapi pertama, pemerintah Indonesia harus mengatakan IKN adalah pusat pemerintah, dan setelah itu kami akan senang datang ke sini," ujar Marc.
Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah Indonesia terkait pembangunan kedutaan di IKN.
"Tentu saja, karena inilah yang dikatakan pemerintah Indonesia. Pada saat ini Jakarta adalah ibu kota. Pada suatu saat, mungkin akan ada keputusan untuk penetapan IKN sebagai ibu kota. Setelah itu, tentu giliran kami (pindah)," jelasnya.
Terkesan
Meski demikian, Marc mengaku terkesan dengan perkembangan pembangunan IKN.
Dia memandang pembangunan IKN sebagai rencana yang sangat ambisius, dan telah mulai direalisasikan.
"Dalam 3 tahun terakhir, saya pikir itu sangat menarik. Apa yang telah dilakukan Otorita IKN," imbuhnya.
Ia juga memuji konsep IKN sebagai kota hutan hijau yang menekankan prinsip-prinsip keberlanjutan.
Pemerintah telah merencanakan transportasi dan mobilitas ramah lingkungan, dan ruang-ruang publik yang memungkinkan warganya bekerja, hidup, dan berinteraksi dengan baik.
"Jika Anda membuat kota itu berwarna hijau, kota masa depan, di mana orang ingin datang. Jadi membuatnya hijau adalah kunci keberhasilan," pungkasnya.
https://ikn.kompas.com/read/2025/02/14/163000687/pindahkan-kedutaan-duta-besar-belanda-tunggu-kepastian-status-ikn