Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pindahkan Kedutaan, Duta Besar Belanda Tunggu Kepastian Status IKN

Hal ini terlihat dari acara Nusantara International Partners Visit (NIPV) 2025 yang dirangkai selama dua hari penyelenggaraan 13-14 Februari 2025.

Saat membuka acara, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memancing para duta besar negara sahabat dan perwakilannya untuk segera membangun kantor kedutaan di IKN.

"If you build an embassy in the new capital city of Nusantara before 2028, you will receive the land free of charge," ujar Basuki kepada Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Marc Gerritsen.

Namun kemudian Basuki menjelaskan, bukan dia yang memutuskan apakah lahan untuk kompleks kedutaan besar di IKN akan diberikan gratis atau tidak.

Karena hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan dan keputusan Presiden. Basuki menegaskan, jika para duta besar ini tertarik membangun kantor kedutaannya sebelum tahun 2028, maka dia akan mengusulkannya kepada Presiden.

"Ini untuk menarik mereka bisa lebih cepat (membangun kedutaan). Karena Presiden menyampaikan, tahun 2028 IKN akan menjadi ibu kota politik. Berarti eksekutif dan yudikatif sudah mulai beroperasi. Mestinya kedutaan juga bisa pindah ke sini," jelas Basuki.

Untuk menarik dan meyakinkan mereka, Otorita IKN telah menetapkan sekitar 68,51 hektar lahan gratis bagi 10 Kantor Kedutaan negara sahabat yang bersedia membangun sebelum tahun 2028.

Dari total 68,51 hektar lahan itu, 25,83 hektar di antaranya dialokasikan untuk kawasan hijau. Sementara 42,68 hektar untuk Kantor Kedutaan berikut residensialnya.

Basuki mengacu pada kantor Kedutaan Indonesia di luar negeri. Ada area yang memang dibeli khusus untuk dibangun kantor kedutaan, ada juga yang merupakan pemberian.

"Jadi bukan keputusan saya. Saya cuma memancing mereka kalau Anda bisa membangun 2028 saya akan mengusulkan kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri untuk diberi lahan," imbuh Basuki.

Kendati demikian, beberapa negara masih menunggu kepastian status IKN sebagai ibu kota negara sebelum memutuskan untuk memindahkan kedutaan besar mereka.

Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Marc Gerritsen. 

Kepada Kompas.com, Marc mengungkapkan bahwa terlalu awal untuk memutuskan perpindahan ini.

Menurutnya, jika pemerintah Indonesia segera memutuskan untuk membuat IKN sebagai ibu kotaIndonesia, tentu saja akan ada banyak kedutaan lainnya yang pindah.

"Tapi pertama, pemerintah Indonesia harus mengatakan IKN adalah pusat pemerintah, dan setelah itu kami akan senang datang ke sini," ujar Marc.

Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah Indonesia terkait pembangunan kedutaan di IKN.

"Tentu saja, karena inilah yang dikatakan pemerintah Indonesia. Pada saat ini Jakarta adalah ibu kota. Pada suatu saat, mungkin akan ada keputusan untuk penetapan IKN sebagai ibu kota. Setelah itu, tentu giliran kami (pindah)," jelasnya.

Terkesan

Meski demikian, Marc mengaku terkesan dengan perkembangan pembangunan IKN.

Dia memandang pembangunan IKN sebagai rencana yang sangat ambisius, dan telah mulai direalisasikan.

"Dalam 3 tahun terakhir, saya pikir itu sangat menarik. Apa yang telah dilakukan Otorita IKN," imbuhnya.

Ia juga memuji konsep IKN sebagai kota hutan hijau yang menekankan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Pemerintah telah merencanakan transportasi dan mobilitas ramah lingkungan, dan ruang-ruang publik yang memungkinkan warganya bekerja, hidup, dan berinteraksi dengan baik.

"Jika Anda membuat kota itu berwarna hijau, kota masa depan, di mana orang ingin datang. Jadi membuatnya hijau adalah kunci keberhasilan," pungkasnya.

https://ikn.kompas.com/read/2025/02/14/163000687/pindahkan-kedutaan-duta-besar-belanda-tunggu-kepastian-status-ikn

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com