Bagi-bagi Lahan Gratis buat Kedubes di IKN, Basuki Tekankan Prinsip Resiprokal

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan pemberian lahan gratis ini didasarkan pada prinsip resiprokal.

"Hari-hari ini ramai tanah gratis, bukan tanah gratis itu, tapi ada resiprokal," ucap Basuki di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Selasa (21/2/2025).

Resiprokal adalah prinsip timbal balik dalam hubungan antarnegara, di mana suatu negara memperlakukan negara lain dengan cara yang sama seperti yang diterimanya.

Dalam konteks pemberian lahan kedutaan di IKN sebagai berikut: jika suatu negara memberikan lahan gratis untuk kedutaan Indonesia di negaranya, maka Indonesia juga akan memberikan lahan gratis untuk kedutaan negara tersebut di IKN.

Sebaliknya, jika suatu negara tidak memberikan lahan gratis untuk kedutaan Indonesia, maka Indonesia juga tidak akan memberikan lahan gratis untuk kedutaan negara tersebut.

Prinsip resiprokal ini umum diterapkan dalam hubungan diplomatik untuk menciptakan keseimbangan dan saling menguntungkan antarnegara.

"Kalau resiprokal, kalau di sana dikasih, di sini bisa dikasih," ungkap Basuki.

Basuki menekankan bahwa usulan pemberian lahan gratis untuk kedutaan besar bukanlah hal yang baru.

Ia mencontohkan beberapa kedutaan Indonesia di luar negeri yang juga mendapatkan lahan melalui pemberian, selain opsi pembelian.

Lahan Gratis untuk Kedutaan, Bukan Investor

Basuki juga menegaskan, lahan gratis ini hanya diperuntukkan bagi kedutaan, bukan investor.

Hal ini merupakan usulan Basuki kepada Presiden Prabowo Subianto, dan aturannya berada dalam wewenang Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Untuk mendukung kehadiran kedutaan asing di IKN, Otorita telah menyiapkan lahan seluas 68,51 hektar yang disebut Diplomatic Compound.

Lahan ini akan menjadi lokasi kantor kedutaan, residensial, dan fasilitas pendukung lainnya.

Dari total lahan tersebut, 25,83 hektar dialokasikan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), sementara 42,68 hektar diperuntukkan bagi kantor kedutaan, residensial, dan mixed use.

Diplomatic Compound dirancang sebagai fasilitas yang kompak dan terintegrasi, mengusung konsep kota hutan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berstandar internasional.

Kompleks ini akan dilengkapi berbagai fasilitas terintegrasi, seperti tempat hiburan, ruang komersial dan ritel, restoran, dan taman.

Selain itu, terdapat blok hunian terpadu yang berdekatan dengan kantor kedutaan, dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan kelancaran mobilitas personel kedutaan.

Mempercepat Pemindahan Ibu Kota Politik

Pemberian lahan gratis ini diharapkan dapat mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan di IKN, seiring dengan target pemerintah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

"Ini akan mempercepat proses pemindahan ibu kota dan mendukung target pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat eksekutif dan yudikatif pada tahun 2028," tambah Basuki.

Rincian Alokasi Lahan Diplomatic Compound

• High Intensity Mixed Use: 1,47 hektar
• Diplomacy: 32,22 hektar
• Greenway: 0,02 hektar
• Commercial: 1,13 hektar
• Green Open Space: 25,83 hektar
• Transportation: 0,74 hektar
• Water Body: 1,48 hektar
• Road: 5,62 hektar