Sisa Anggaran Kota Balikpapan Rp 615 Miliar Bakal Diprioritaskan untuk 4 Infrastruktur

Sisa anggaran ini rencananya akan dialokasikan untuk sejumlah program prioritas, khususnya di bidang infrastruktur, guna menjawab tantangan utama yang masih dihadapi kota.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menegaskan, pengelolaan anggaran kini telah transparan dan dapat diakses secara daring oleh masyarakat, sehingga penggunaannya dapat dipantau secara terbuka.

“Sisa anggaran Rp 615 miliar ini akan kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita masih punya pekerjaan rumah (PR) besar, terutama untuk penanggulangan banjir, pelayanan air bersih, pembangunan sekolah, dan pengelolaan sampah,” ujar Bagus kepada Kompas.com, Senin (14/2/2025).

Bagus menambahkan, sisa anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, dengan fokus pada empat sektor utama:

1. Penanggulangan Banjir

Banjir masih menjadi isu krusial di beberapa wilayah Balikpapan. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur pengendali banjir, seperti pembangunan drainase, embung, dan normalisasi sungai.

“Penanganan banjir butuh waktu, tapi kami optimistis bisa diselesaikan bertahap," kata Bagus.

2. Pelayanan Air Bersih

Peningkatan akses dan kualitas layanan air minum menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Program ini mencakup pengembangan jaringan distribusi dan optimalisasi sistem penyediaan air bersih.

3. Pembangunan Sekolah

Dana akan dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Balikpapan, termasuk pembangunan ruang kelas baru dan sarana penunjang.

4. Pengelolaan Sampah

Penguatan sistem pengelolaan sampah, termasuk pengembangan tempat pembuangan akhir (TPA) dan program daur ulang, menjadi bagian dari upaya menjadikan Balikpapan sebagai kota yang bersih dan berkelanjutan.

Pergeseran Anggaran dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)

Bagus menjelaskan, pergeseran anggaran diperbolehkan selama disetujui oleh dinas terkait dan DPRD.

Dengan demikian, sisa anggaran ini tidak serta-merta menjadi Silpa yang mengurangi alokasi anggaran berikutnya.

“Kalau sudah masuk rekening pemerintah kota, tinggal hitungan plus minusnya. Biasanya Silpa terjadi karena keterlambatan transfer dana di dua atau tiga bulan terakhir, sehingga waktu pelaksanaan program menjadi terbatas,” ungkap Bagus.

Faktor lain yang menyebabkan sisa anggaran adalah selisih dari proses tender yang tidak dapat langsung dialihkan ke kegiatan lain.

Oleh karena itu, dana tersebut biasanya digeser untuk dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya, dalam hal ini 2025.

Pergeseran ini juga dipengaruhi oleh dinamika cash flow pemerintah kota, yang memerlukan prioritas dalam pengelolaannya. 

Sisa anggaran ini juga akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yang menekankan sinergi dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Bagus, program-program yang belum dilakukan “stresstest” atau uji ketahanan akan dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan kota.

"Kami akan pastikan anggaran ini digunakan secara efektif, terutama untuk menjawab tantangan utama seperti banjir, air bersih, pendidikan, dan sampah,” tambahnya.