PPU Kawal Pembenahan Pesisir IKN, Pelabuhan Penyeberangan Jadi Prioritas Utama

Tidak hanya fokus pada pembangunan di darat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU kini mengalihkan perhatiannya pada pembenahan kawasan pesisir.

Penataan ini menjadi langkah strategis untuk menjadikan PPU sebagai pintu gerbang yang modern dan representatif bagi IKN.

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menegaskan komitmen untuk mengawal proyek ini. "DPRD siap mendorong agar penataan kawasan pesisir menjadi prioritas," ujarnya, dikutip Kompas.com, Kamis (11/9/2025).

Anggaran Bertahap, Pelabuhan Paling Mendesak

Raup Muin menjelaskan bahwa pembahasan anggaran untuk pembenahan infrastruktur pesisir sedang berlangsung, dan alokasinya akan dilakukan secara bertahap pada APBD 2025 dan 2026.

Prioritas utama dari pembenahan ini adalah pelabuhan kapal cepat dan pelabuhan klotok (kapal kayu).

Kedua pelabuhan ini merupakan fasilitas umum vital yang menjadi jalur utama perairan dari Balikpapan ke Samarinda atau Banjarmasin.

"Pelabuhan itu juga bisa menjadi jalur untuk menuju IKN di Kecamatan Sepaku," kata Raup.

Dengan posisinya yang strategis, pembenahan pelabuhan ini akan sangat mendukung mobilitas dan konektivitas menuju IKN.

Namun, ia menyadari bahwa proyek ini membutuhkan biaya besar, sehingga harus dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas.

Konsep Komprehensif: Dari Wisata hingga UMKM

Pembenahan kawasan pesisir PPU tidak hanya sebatas pembangunan pelabuhan. Rencana yang disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara mencakup konsep yang lebih komprehensif.

Di antaranya pembangunan Pelabuhan Baru untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi transportasi air.

Kemudian, beberapa area akan dikembangkan menjadi tempat wisata pesisir untuk menarik wisatawan.

Selanjutnya, lokasi khusus akan disiapkan untuk menampung pelaku usaha mikro kecil menengah, sehingga dapat menggerakkan ekonomi lokal.

Penataan Kawasan Kayu Api dan Kerok Laut juga dilakukan untuk menciptakan area pesisir yang tertata dan fungsional.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang siap membantu, mengingat kewenangan pengelolaan dan perizinan pelabuhan juga berada di bawah ranah provinsi.

Meski pelaksanaan penataan ini masih menunggu kepastian anggaran, sinyal kuat dari DPRD menunjukkan komitmen serius untuk mewujudkan wajah baru PPU sebagai gerbang IKN yang modern, terintegrasi, dan menyejahterakan masyarakatnya.