November 2025, Perkantoran Legislatif dan Yudikatif Mulai Dibangun

Langkah ini menandai kelengkapan fundamental konsep Trias Politica yang mencakup ekosistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Jika tahap pertama IKN fokus pada infrastruktur dasar, Istana Garuda, dan Istana Negara sebagai bahian dari ekosistem eksekutif, tahap kedua yang akan dimulai November 2025 ini adalah pembangunan institusi yang menopang demokrasi dan supremasi hukum.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan akselerasi pembangunan ini, dengan target penandatanganan kontrak hasil lelang dijadwalkan pada akhir Oktober hingga November 2025.

Jumlah pekerja konstruksi pun diprediksi melonjak dari 7.000 menjadi 20.000 orang untuk mengakselerasi proses ini.

Anggaran Jumbo dan Komitmen Desain Institusional

Pembangunan fisik ekosistem Legislatif dan Yudikatif dianggarkan mencapai total Rp 11,6 triliun untuk kontrak tahun jamak periode 2025–2027.

Hal ini sekaligus menegaskan komitmen negara untuk menghadirkan fasilitas pemerintahan yang modern dan representatif.

Detail proyek ekosistem legislatif:

• Luas lahan: 42 hektar
• Estimasi anggaran (2025-2027): Rp 8,5 triliun
• Fasilitas kunci: Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum.

Detail proyek ekosistem yudikatif:

"Proses pembangunan kedua kompleks diperkirakan selesai dalam waktu 25 bulan, yang berarti kawasan ini siap beroperasi penuh untuk mendukung Pemindahan ASN ke Nusantara," ujar basuki, Rabu (29/10/2025).

Pembangunan IKN tidak hanya soal beton dan baja. Otorita IKN juga memprioritaskan kualitas hidup dan kerangka regulasi.

Dua aspek kunci yang disiapkan adalah:

1. Air Minum Layak Konsumsi (Potable Water)

Sebagai jaminan kelayakan relokasi ASN, IKN memastikan ketersediaan air baku berkualitas tinggi.

Infrastruktur air disiapkan melalui Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik, mampu menyediakan air baku 2.500 liter per detik.

Kemudian kembagian aliran air 1.500 liter per detik untuk IKN dan 1.000 liter per detik untuk Balikpapan.

Sementara Intake Sepaku disiapkan untuk instalasi pengolahan air dengan kapasitas 300 liter per detik.

Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis HIdayat Sumadilaga memastikan, sir yang mengalir ke IKN diklaim sebagai air yang dapat diminum (potable water).

"Sehingga hal ini meningkatkan standar fasilitas publik secara signifikan," ucap Danis.

2. Merancang Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus)

Untuk memastikan IKN beroperasi dengan tata kelola yang efektif, Otorita IKN menggandeng Jimly School of Law and Government (UGM).

Kolaborasi ini bertujuan merancang regulasi dan struktur Pemdasus secara komprehensif, mempersiapkan IKN menjadi model tata kelola pemerintahan yang unik dan efisien.

Dengan penguatan infrastruktur inti pemerintahan dan komitmen pada kualitas hidup serta pengembangan masyarakat, IKN semakin mengukuhkan fondasinya sebagai pusat pemerintahan modern yang berkelanjutan.

Pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif bukan sekadar target fisik, tetapi implementasi nyata dari ekosistem politik dan hukum yang akan menopang masa depan Indonesia.