Empat Tahun IKN, Menakar Kesetiaan pada Janji "Smart Forest City"

Ibu Kota Nusantara (IKN) yang pembangunannya dimulai sejak 2022 silam, bukan lagi sekadar maket futuristik yang dipajang di lobi-lobi kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), atau kementerian/lembaga lainnya.

Ia telah menjelma menjadi sebuah organisme fisik di atas tanah Kalimantan, dengan infrastruktur jalan yang mulus, fasilitas dasar yang mulai berdenyut, dan gedung-gedung pemerintahan yang menantang langit.

Namun, dalam perspektif planologi, keberhasilan sebuah kota tidak diukur dari seberapa cepat beton mengering, melainkan dari seberapa setia realitas fisiknya terhadap cetak biru filosofis yang dicanangkan di awal.

Pertanyaan besarnya: Apakah IKN sedang berproses menjadi kota referensi masa depan, ataukah ia perlahan meluruh menjadi "sekadar kota biasa" seperti kota lainnya di Indonesia?

Standar Tinggi

IKN lahir dengan janji ambisius: sebuah kota yang hijau, cerdas, dan inklusif atau smart forest city dengan standar yang jauh melampaui kota-kota eksisting di Indonesia.

Namun, seiring babak baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, IKN mengalami fase evaluasi teknis yang signifikan.

Dalam kunjungan perdananya pada 12 Januari 2026, Presiden Prabowo memberikan sejumlah koreksi mendasar terhadap desain dan fungsi IKN.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membeberkan bahwa koreksi tersebut berfokus pada penguatan resiliensi kota terhadap masalah iklim dan potensi bencana.

Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo meminta adanya penambahan jejaring embung (reservoir) secara masif.

Langkah ini diambil bukan sekadar untuk estetika, melainkan sebagai fungsi vital menghadapi cuaca panas Kalimantan yang ekstrem serta memitigasi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Di sana kan masalah iklim, itu kan satu panas, kedua ada potensi karena di wilayah pulau yang banyak hutan, ada juga potensi kebakaran hutan," tutur Prasetyo di Istana Jakarta (15/1/2026).

Desain IKN kini dituntut untuk lebih adaptif; tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga tangguh secara ekologi.

Dan seiring berjalannya waktu, kekhawatiran mengenai degradasi standar akibat percepatan pembangunan mulai menyeruak.

Guru Besar Planologi Universitas Diponegoro (Undip), Bambang Susantono, memberikan perspektif selaras mengenai posisi IKN saat ini.

"Tentu pertanyaan mendasarnya adalah apakah kota ini akan sekadar menjadi kota yang sama dengan yang lain? Atau akan berupaya mengikuti standar-standar yang sudah dicanangkan pada awalnya sehingga dapat menjadi kota referensi di Indonesia yang hijau, cerdas, namun tetap inklusif," ungkap Bambang kepada Kompas.com, Selasa (20/1/2026).

Menurut Bambang, konsep smart forest city yang memproyeksikan 65 persen wilayahnya sebagai hutan adalah sebuah pertaruhan besar yang membutuhkan mitigasi bencana sejak dalam kandungan perencanaan.

Namun, dalam kacamata planologi, membiarkan hutan mendominasi ruang kota tanpa mitigasi bencana yang matang adalah sebuah kecerobohan desain.

Dia mengakui, isu Karhutla menjadi momok yang harus dijawab sejak dalam kandungan perencanaan.

Menariknya, Bambang mencatat bahwa isu ini telah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo bahkan sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

"Karhutla ini sudah sejak awal jadi perhatian Presiden Prabowo. Dari sisi perencanaan kota, konsep smart forest city membutuhkan perhatian yang lebih dalam terhadap ketahanan kota (city resiliency), khususnya terhadap bencana," jelas Bambang.

Kota yang Resiliens

Bambang yang kini menjabat sebagai Dekan Cities and Local Government Institute (CLGI), menekankan bahwa resiliensi kota memerlukan integrasi antara komponen fisik (hardware) dan sistem cerdas (software).

Komponen fisik meliputi jejaring embung strategis, Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area buffer, dan peralatan pemadam yang mumpuni.

Sementara komponen sistem cerdas menyangkut implementasi Smart Urban Fire Management yang menggunakan sensor real-time untuk memprediksi potensi api.

Hal ini juga sebagaimana disampaikan Prasetyo Hadi, bahwa karhutla ini sudah sejak awal jadi perhatian Presiden Prabowo.

"Diminta untuk itu juga dipikirkan desain-desain untuk mengantisipasi. Dan kemarin Kepala Otorita IKN melaporkan sudah ada beberapa metode dipasang sensor. Ini diminta uji coba terus," jelas Prasetyo Hadi.

Manusia dan Kultur Peradaban

Di luar urusan teknis dan digital, Bambang menekankan satu elemen yang sering terlupakan dalam diskursus urbanisme yakni manusia.

IKN sering kali dipandang sebagai proyek infrastruktur, padahal ia adalah sebuah proyek peradaban.

Menurut Bambang, keberlanjutan IKN bersandar pada tiga pilar utama: People, Nature, dan Culture.

Jika teknologi (smart) dan alam (forest) sudah tersedia, namun manusianya tidak memiliki kesadaran kolektif untuk merawatnya, maka kegagalan konsep ini hanya masalah waktu.

Standar tinggi IKN pada akhirnya tidak hanya diuji melalui daya tahan aspalnya, tetapi melalui sedalam apa kultur perlindungan hutan itu tertanam dalam sanubari setiap individunya.

"IKN butuh tiga pilar utama: people, nature, dan culture. Kalau manusianya tidak sadar bencana dengan kultur yang melindungi dan merawat hutan, maka konsep smart forest city bisa bubar," tegas Bambang.

Konsep ini menuntut adanya transformasi budaya bagi siapa pun yang akan mendiami atau mengunjungi IKN.

"Warga IKN bukan sekadar penduduk, melainkan penjaga ekosistem. Standar tinggi IKN, pada akhirnya, tidak hanya diuji melalui daya tahan aspal jalan dan bangunan-bangunannya, tetapi sedalam apa kultur perlindungan hutan itu tertanam dalam sanubari setiap individunya," pungkas Bambang.

IKN pada tahun ke-4 ini adalah sebuah pengingat: bahwa membangun kota cerdas itu mudah, namun membangun kultur manusia yang selaras dengan alam adalah ujian sesungguhnya bagi Indonesia di masa depan.