Pengunjung Wajib Patuhi Protokol Ketat Masuk Istana Negara IKN

Otorita IKN menegaskan, meskipun kawasan ini terbuka sebagai ruang inklusif, protokoler kenegaraan tetap berlaku mutlak bagi setiap pengunjung yang ingin mengintip kemegahan jantung pemerintahan baru tersebut.

Akses menuju Istana Negara diberlakukan dengan pengaturan kapasitas yang ketat untuk menjaga keamanan dan kekhidmatan kawasan kepresidenan.

Namun, hambatan utama yang sering kali membuat pengunjung tertahan di gerbang pemeriksaan bukanlah kuota, melainkan ketidaksiapan dalam mematuhi standar berbusana.

Pengunjung yang datang dengan gaya santai khas rekreasi umum dipastikan akan ditolak masuk ke area inti Istana.

"Khusus untuk memasuki kawasan Istana Negara, pengunjung tidak diperkenankan memakai sandal alias harus bersepatu. Selain itu, dilarang keras memakai celana pendek, kaos oblong, hingga baju tanpa lengan," tegas Troy, dikutip Kompas.com, Minggu (22/3/2026).

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap warga yang datang tetap menghormati nilai-nilai formalitas di pusat kendali negara, meski pembangunan fisik di sekitarnya masih terus berjalan masif.

Mereka bukan sekadar pemandu jalan, melainkan representasi lokal yang telah menjalani Program Aktualisasi Pemagangan selama satu tahun.

Sebanyak 20 orang di antaranya bahkan telah mengantongi sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kehadiran para pemandu dari kelompok sadar wisata (Pokdarwis) binaan OIKN ini krusial untuk mengarahkan alur massa agar tidak terjadi penumpukan di titik-titik sensitif.

Mulai dari Plaza Seremoni, Embung MBH yang menenangkan, hingga Taman Kusuma Bangsa dan Masjid Negara.

Pramuwisata akan mendampingi publik untuk memahami filosofi di balik setiap infrastruktur, seperti Bendungan Sepaku Semoi dan Plaza Bhinneka Tunggal Ika.

"Kehadiran pemandu menjadi bagian penting dari pelayanan agar masyarakat tidak hanya melihat bangunan, tetapi memahami perkembangan peradaban baru Indonesia secara utuh," tambah Troy.

Dengan prosedur yang ketat namun transparan, IKN berupaya membuktikan bahwa keterbukaan informasi pembangunan bisa berjalan beriringan dengan disiplin protokoler tingkat tinggi.