Kantongi APBN Rp 6,7 Triliun, Otorita Siap Percepat Pembangunan IKN

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, sebagian besar anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.

"Dari Rp 6,7 triliun, yang Rp 5,3 triliun itu untuk meneruskan yudikatif-legislatif yang selanjutnya," ujar Basuki di IKN, Senin (17/08/2026).

Adapun sisa dari pagu tersebut dialokasikan untuk kebutuhan lainnya, termasuk pengelolaan.

Namun, Basuki menegaskan, anggaran pengelolaan IKN tidak termasuk dalam pagu Rp 6,7 triliun tersebut.

Menurut Basuki, kebutuhan pengelolaan IKN saat ini mencapai sekitar Rp 500 miliar per tahun.

Besaran tersebut turut dipengaruhi oleh bertambahnya aset yang diserahkan kementerian dan lembaga lain kepada Otorita IKN.

"Apa yang sudah kita lakukan sekarang ini pengelolaannya sekitar Rp 500 sekian miliar setiap tahun. Karena juga ada tambahan aset-aset dari kementerian lainnya, diserahkan kepada Otorita (IKN) yang harus dipelihara. Jadi totalnya sekitar Rp 500 miliar," ujar Basuki.

Dana Rp 48 Triliun Mulai Cair

Basuki juga memastikan dana pembangunan IKN sebesar Rp 48 triliun yang sebelumnya dijanjikan Presiden Prabowo Subianto telah mulai dicairkan.

Menurut dia, pencairan anggaran tersebut telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2025.

"Sudah, mulai dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada Rp 10 triliun, tahun 2025 itu ada Rp 10 triliun koma sekian, tahun 2026 ini sementara ada Rp 6 triliun," kata Basuki.

Basuki mengatakan, anggaran untuk IKN juga berpotensi mendapatkan tambahan pada 2027.

"Nanti akan ada Insya Allah ada tambahan di 2027," ujarnya.

Perkembangan Investasi di IKN

Basuki mengatakan, pembiayaan pembangunan IKN berjalan melalui empat skema, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, dan hibah.

Untuk investasi swasta, salah satunya berasal dari Starbright dengan nilai investasi Rp 1,25 triliun. Basuki mengatakan, lebih dari 100 unit apartemen yang dikembangkan perusahaan tersebut telah dipesan.

Selain itu, terdapat investasi dari Korea Selatan dengan nilai sekitar Rp 2,5 triliun.

Kemudian, Siswono Yudhosodo (pengusaha) menyiapkan kawasan hunian seluas 139 hektar di belakang Istana Negara IKN. Rencana tersebut merupakan bagian dari kawasan yang secara keseluruhan mencapai sekitar 300 hektar, termasuk rencana pembangunan lapangan golf.

Basuki juga menyebut Taman Safari sedang dalam tahap desain. Sementara itu, Indobox yang akan menghadirkan bioskop dan kafe ditargetkan mulai beroperasi pada November 2026.

Selain itu, Plataran telah memulai land clearing di kawasan Sumbu Barat. Investor tersebut akan membangun kawasan rumah makan dengan konsep restoran seperti yang berada di Hutan Kota GBK, Jakarta.

Basuki mengatakan, sejumlah investor juga telah menempatkan orang di IKN. Otorita IKN menampung sekitar 20 orang dari masing-masing investor di rusun dan menyiapkan ruang kantor untuk mempercepat pembangunan proyek mereka.

Sementara untuk investasi melalui skema hibah, Basuki menyebut pembangunan Smart City Center dari Korea Selatan di kawasan IKN juga sudah dimulai.