IKN Mangkrak? Hakim Agung Tinjau Langsung ke Lapangan

"Teman-teman di luar mungkin melihat IKN mangkrak. Tapi setelah sampai di sini, ternyata pembangunan sedang berjalan," kata Sugeng saat meninjau pembangunan kawasan yudikatif IKN, Rabu (30/9/2026).

Kunjungan Sugeng ke bakal ibu kota negara baru itu merupakan bagian dari agenda Pembinaan Daerah oleh Hakim Agung MA RI ke wilayah Kalimantan Timur pada 28-30 September 2026.

Sugeng mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan karena rombongan ingin melihat secara langsung perkembangan IKN yang selama ini banyak didengar dari Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga meninjau sejumlah fasilitas dan kawasan yang telah terbangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

Sugeng mengatakan, perkembangan pembangunan yang dilihat langsung di IKN menunjukkan pencapaian yang sudah berjalan.

“Menurut saya, pencapaiannya sudah luar biasa. Kantor-kantor Kemenko saya sudah lihat. Kawasan yudikatif juga sudah mulai berjalan, 19 persen. Progresif menurut saya,” kata Sugeng.

Progres proyek kantor MA IKN

Otorita IKN mencatat, progres pembangunan kompleks perkantoran yudikatif di IKN saat ini mencapai rata-rata 19,29 persen.

Sementara itu, realisasi progres pekerjaan gedung MA IKN telah mencapai 19,098 persen.

Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN Agung Dodit Muliawan menyambut baik kunjungan jajaran MA RI tersebut.

Menurut Agung, kehadiran para Hakim Agung menjadi dukungan dalam memperkuat ekosistem kelembagaan negara di Nusantara, khususnya pada kawasan yudikatif.

Dia mengaku sangat senang atas kunjungan para Hakim Agung beserta jajaran Mahkamah Agung RI di IKN.

"Sebagaimana pesan yang sering disampaikan oleh Bapak Kepala, seeing is believing, dari kunjungan ini Bapak/Ibu bisa mendapatkan gambaran secara riil bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara itu terus berjalan, termasuk di kawasan yudikatif ini," ujar Agung.

Otorita IKN berharap kunjungan tersebut dapat memberikan gambaran langsung mengenai progres pembangunan sekaligus membuka ruang koordinasi lebih lanjut dalam penyiapan kawasan yudikatif di IKN.