BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Hasil hitung cepat (quick count) dari enam lembaga survei yang bekerja sama dengan Kompas.com memperlihatkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Mereka sudah menyelesaikan hitung cepat Pilpres 2024 dan merilis hasilnya pada Rabu (14/2/2024).
Terkait hasil hitung cepat ini, Kompas.com akan kembali mengulas tentang keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai salah satu dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran.
Menurut pasangan ini, pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di Luar Pulau Jawa.
Baca juga: Puluhan Pekerja IKN Kecewa, Tak Bisa Nyoblos di TPS Khusus 901 dan 902
IKN adalah salah satu program prioritas Prabowo-Gibran yang akan terus berlanjut, senyampang dengan pembangunan 10 kota inovatif, berkarakter dan mandiri lainnya.
Keberlanjutan pembangunan IKN merupakan garis besar yang mengemuka pasca-Pemilu 2024 dan dirilisnya hasil hitung cepat.
Masyarakat dan kalangan usaha di Kalimantan Timur (Kaltim) menyambut antusias dan gembira hasil hitung cepat ini.
Bahkan, mereka berharap, perhitungan sementara ini tidak akan berbeda dengan perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami berharap IKN berlanjut, karena sangat berdampak besar terhadap pemerataan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur yang membuka sejumlah peluang dan konektivitas antar kota-kota penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, dan Sepaku sebagai superhub," tutur Bagus kepada Kompas.com, Kamis (15/2/2024).
Baca juga: Pemilu 2024 di TPS Khusus Pekerja IKN Dimulai Pukul 08.30 WITA
Dengan keunggulan sementara Prabowo-Gibran, lanjut Bagus, keberlanjutan program pembangunan Joko Widodo menjadi pasti.
Dan kepastian ini yang menjadi basis dari para pelaku usaha untuk menjalankan ekspansi usaha ke depan.
Selain itu, pembangunan IKN berpotensi mengurangi pengangguran, karena menciptakan lapangan kerja baru.
Menurut Bagus, dengan berlanjutnya IKN, arah kebijakan pembangunan Nasional tidak lagi "jawa-sentris".