Indeks Bela Negara di Atas 3, Sosialisasi Pemahaman soal IKN Makin Intensif

NUSANTARA, KOMPAS.com - Indeks Bela Negara masyarakat Indonesia di atas 3 dari nilai 1-5. Demikian hasil pengukuran Indeks Bela Negara yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Potensi Pertahanan pada kurun 2021-2022.

Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI G Eko Sunarto menyimpulkan, indeks di atas tiga tersebut menandakan bahwa pemahaman tentang pentingnya bela negara dan cinta Tanah Air di kalangan masyakarat demikian kuat.

"Di atas tiga ini sangat kuat, ini kami mengukurnya di seluruh Indonesia, lho. Sebaliknya, kalau di bawah tiga harus dipertanyakan," ujar Eko kepada Kompas.com, saat Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup pekerjaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, di Balikpapan, Selasa (25/6/2024).

Baca juga: Anggaran Makan Siang Gratis 2025 Setara Pembangunan IKN Dua Tahun

Nilai dasar Indeks Bela Negara yang diukur adalah rasa cinta Tanah Air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban pada bangsa dan negara serta kemampuan awal bela negara.

Oleh karena itu, Kemhan sebagai pemimpin bidang pertahanan dan keamanan akan terus melakukan sosialisasi secara intensif tentang kesadaran bela negara ini, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimatan Timur.

Menurutnya, pembangunan IKN merupakan produk kebijakan pemerintah yang tidak mungkin menyengsarakan masyarakat, jadi harus didukung.

"Selama kita bangga terhadap pemerintah dan cinta Tanah Air, tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Itu prinsip bernegara, kita lahir di Indonesia, presiden juga lahir di Indonesia," tegas Eko.

Sosialisasi kesadaran bela negara ini terus dilakukan secara berkala dan akan makin intensif dilakukan, mengingat tantangan ke depan akan semakin berat.

Baca juga: Ikut Terdampak Peretasan PDNS, Laman Resmi IKN Masih dalam Pemulihan

Tantangan dimaksud bukan lagi tentang potensi-potensi perang yang melibatkan fisik, dan senjata, melainkan teknologi informasi yang rentan disusupi informasi-informasi tidak benar alias hoaks. 

"Selain itu, adalah kejahatan narkotika dan psikotropika yang harus diantisipasi dengan sangat serius melalui strategi-strategi pertahanan dan keamanan yang tepat," imbuh Eko.

Hal senada dikatakan Analis Kebijakan Madya Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Eko Susanto.

Menurutnya, program pembangunan IKN memang menimbulkan pro dan kontra. Ada yang tidak setuju, namun banyak yang mendukung.

"Negara sebesar Indonesia tidak mungkin setuju semua terhadap pembangunan IKN. Menyatukan pemahaman terhadap sebuah program, tidak mudah. Itu menjadi tugas semua untuk membangun negeri ini sama-sama, kita kasih pengertian ada keuntungan besar di balik pembangunan IKN ini," tutur Eko.

Eko mengatakan, kota-kota dan kabupaten di Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara, dan lain-lain akan menerima dampak dari pembangunan IKN.

Baca juga: Bandara Sepinggan Bersolek, Siap Sambut Tamu HUT Ke-79 di IKN

Kota-kota tersebut harus dapat mengantisipasi dampak IKN melalui peningkatan sosialiasi tentang potensi kearifan lokal, mempertahankan keharmonisan masyarakat Kalimantan Timur yang terdiri dari lebih 24 suku demi kelangsungan pembangunan IKN.

Eko mengakui, selain dampak positif, IKN juga menimbulkan dampak sosial, termasuk persoalan tanah.

"Namun, jika dampak-dampak ini dapat dikelola dengan baik, akan menjadi modal sosial yang kuat bagi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan pembangunan IKN secara bersama-sama," tuntas Eko.

Untuk diketahui, Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada lingkup pekerjaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Balikpapan ini diikuti oleh 250 orang.