Dua Desa Wisata Masuk 50 Terbaik Se-Indonesia, Kaltim Harus Punya DMO

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akan memprioritaskan pengembangan desa-desa wisata unggulan sejalan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Oleh karena itu, Pemprov Kaltim menggelar Focuss Group Discussion guna meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi desa wisata melalui sinergi tata kelola desa terintegrasi se-Kalimantan Timur, Rabu (3/7/2024).

Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemprov Kaltim Yekti Utami menuturkan, saat ini ada dua desa wisata Kaltim yang masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik se-Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024.

Baca juga: Satu Lagi Hotel Bintang Lima Marriott Bakal Hadir di IKN, Ada 1.000 Kamar

Kedua desa wisata tersebut adalah Nipah-Nipah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Derawan, Kabupaten Berau.

"Prestasi ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, semakin banyak desa wisata yang masuk ADWI yakni 18 desa yang masuk 500 besar, dan 12 desa yang lolos 200 besar," ungkap Yekti menjawab Kompas.com, Rabu (3/7/2024).

Menurutnya, ketercapaian tersebut harus didorong dan didukung melalui program terintegrasi yang pro-lingkungan dan berkelanjutan, agar menjadi desa yang mandiri, dan tangguh.

Oleh karena itu, Yekti menekankan, untuk menjadikan desa-desa wisata di Kaltim memiliki daya tarik tinggi, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik.

Hal ini akan berdampak pada peningkatan daya saing dan perluasan lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta perbaikan kehidupan sosial.

Sehingga masyarakat lokal mendapat manfaat ekonomi dan sosial dari kegiatan kepariwisataan.

Baca juga: Jadi Beranda IKN dengan Nilai Proyek Rp 5 Triliun, Balikpapan Sasaran Sosialisasi UU KIA

Yekti menegaskan, kunci sukses sektor pariwisata adalah harus dilakoni dengan bahagia.

"Ini bisnis kebahagiaan, wisatawan harus berbahagia saat berkunjung dan setelahnya. Dan para tuan rumah atau penghuni desa wisata juga mendapat manfaat ekonomi dan sosial dari kegiatan tersebut," cetus Yekni.

Sementara itu Ketua Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Samarinda Wayan Lanang Nala berpendapat, destinasi wisata di Kaltim memiliki keunggulan spesifik yang tidak ada di tempat lain.

Di antaranya Sungai dan Danau Kaskade Mahakam, yang kaya akan biodiversitasnya, dan Sungai Wain yang pengelolaannya sudah bagus oleh Kehati. 

"Mereka sudah punya pola bisnis keberlanjutannya. Hanya tinggal dimanfaatkan aja sentuhan-sentuhan pariwisatanya saja sedikit lagi, udah jadi banget itu," tutur Wayan.

Kemudian potensi wisata Muara Enggelam di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah didatangi wisatawan yang rela bermalam dengan tenda.

DMO

Terkait dengan kehadiran IKN, destinasi wisata terdepan yang bisa dijadikan prioritas dan diunggulkan adalah Danau Semayang, Danau Melintang, dan Danau Jepang yang punya potensi demikian besar.

Danau Semayang yang menjadi aliran Sungai Mahakam Kukar memiliki pesut dan masyarakat lokal dengan profesi sebagai nelayan.

"Cara hidup masyarakat Semayang ini kan bisa menjadi daya tarik wisata sebenarnya," cetus Wayan.

Baca juga: Mencapai Kota Bahagia IKN: Belajar dari Taman Pound di Sheffield

Sementara Danau Melintang diisi oleh kerbau kalang dan masih ada masyarakat lokal yang hidup di atas air dalam rumah terapung.

Kendati Kaltim memiliki banyak desa wisata dan destinasi wisata potensial, namun ada sejumlah hal yang harus diperhatikan.

Pertama adalah perlunya dibuat sebuah organisasi profesional yang semacam Destination Management Office (DMO).

Mereka bisa berkolaborasi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan agen-agen pariwisata yang tersebar di bebarapa desa.

"Saya melihat Pemprov Kaltim masih lemah dalam organisasi ini. Ketika desa ini berdiri sendiri, mereka harus berkolaborasi semacam DMO, lembaga yang diberi tugas pemerintah," kata Wayan.

Jika hanya mengandalkan Pokdarwis, tidak akan cukup kuat untuk mengatur segala hal terkait peningkatan kualitas desa wisata. 

Baca juga: 100 Jenis Pohon Endemik Jawa Ditanam di Kawasan Jalan Tol IKN 3B

Sementara DMO memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk soal pengelolaan dana, penciptaan konsep wisata, dan lain-lain yang skemanya bisa diatur pemerintah.

"Mestinya pemerintah punya kepentingan juga, karena besar untuk pengelolaan kawasan-kawasan wisata berbasis alam itu sebagai kawasan yang kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata," tutur Wayan.

Tersegmentasi

Kedua, harus ada rumusan business model yang cocok dikembangkan di desa-desa dan destinasi wisata.

Wayan melihat hal ini penting dilakukan, karena ke depan yang paling besar kawasan yang dapat dimanfaatkan adalah kawasan Danau Semayang.

Ketiga adalah perubahan paradigma. Karena, ketika berbicara pariwisata dengan tujuan peningkatan jumlah kunjungan turis, itu tdiak akan cocok diterapkan di Kaltim.

Baca juga: Kekerasan Seksual di Kalimantan Timur Meningkat Tiap Tahun

Menurut Wayan, Kaltim tidak seperti Bali atau Pulau Jawa yang harus ramai pengunjung. Sebaliknya, desa dan destinasi wisata Kaltim itu harus dikembangkan secara berkualitas.

Tidak saja kualitas fisik desa dan destinasi wisatanya, juga kualitas layanannya, pemasarannya, dan pengelolaannya.

Sehingga nanti terfiltrasi, hanya turis yang memiliki minat dan keingintahuan tentang biodiversitas sungai, danau, dan hutan, yang akan berkunjung.

"Itu memang segmented, walau pun dampak dari itu, bisa terjadi pengembangan yang lebih ramai lagi. Bisa lebih dijual dalam bentuk massal memang memungkinkan," imbuh Wayan.

Misalnya di danau-danau tadi, masih memungkinkan untuk dibuat konsep pariwisata massal bersifat rekreatif.