Integrasi Transportasi Kawasan Aglomerasi IKN, Balikpapan Paling Siap

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pola transportasi kawasan aglomerasi yang mencakup enam kota/kabupaten di Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah dikaji Pemerintah.

Dari kajian ini diharapkan lahir rekomendasi-rekomendasi yang bersifat strategis dan efektif yang dapat diambil sebagai sebuah kebijakan yang berlaku mengikat kawasan aglomerasi penyangga IKN.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN (OIKN) Silvia Halim menuturkan, sejatinya rancangan induk pola transportasi penyangga IKN dan standar fasilitas integrasi moda dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah disiapkan oleh Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan. 

Baca juga: Ada IKN, Jumlah Kendaraan di Balikpapan Melonjak 90 Persen

Oleh karena itu, Focuss Group Discussion (FGD) pun digelar dengan melibatkan stakeholder enam kota/kabupaten kawasan aglomerasi yakni Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara (PPU). 

"Kebijakan awal ini harus digerakkan bersama. Bukan hanya diinisiasi Pemerintah Pusat atau OIKN. Makanya, kami harapkan ada perjanjian bersama," ujar Silvia kepada Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Dia berharap output rencana induk transportasi terintegrasi IKN dan kawasan aglomerasi penyangga bersifat integratif.

Hal ini harus diimplementasikan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana transportasi oleh pemerintah daerah masing-masing.

"Setelah lahir kebijakan dan rencana induk, didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang menunjang, diterapkan secara konsisten, dan pembiayaannya juga terintegrasi, ini akan mudah dijalankan," cetus Silvia.

Baca juga: Bila Tak Hujan, Runway Bandara VVIP IKN Teraspal Seluruhnya 10 Agustus

Menurutnya, penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur Yudha Pranoto menjelaskan, kajian dan FGD ini bertujuan untuk menyempurnakan rekomendasi kebijakan yang tepat.

Menurut Akmal, pembangunan IKN tidak sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menciptakan pusat kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks ini, sektor transportasi memegang peranan vital untuk memastikan bahwa IKN menjadi kawasan yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Pembangunan konektivitas transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut.

Baca juga: IKN Terkena Madden Julian Oscillation, dalam Sebulan Cuaca Cerah Hanya 8 Hari

"Kita perlu menciptakan jaringan transportasi yang tidak hanya menghubungkan wilayah IKN dengan kota dan kabupaten penyangga, tetapi juga mampu mengatasi tantangan geografis dan administratif yang ada," imbuh Akmal.

Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami perkembangan pesat di berbagai sektor pembangunan, khususnya infrastruktur dan transportasi.