Badan Bank Tanah Menangkan Gugatan Atas Klaim Lahan Bandara IKN

Oce menuturkan, putusan ini menegaskan apa yang dilakukan oleh Badan Bank Tanah di Kabupaten PPU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Gereja Katolik Rp 704 Miliar Dibangun di IKN, Simbol Persatuan dan Keberagaman

”Putusan ini menegaskan bahwa Badan Bank Tanah tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Justru membantu kelancaran program strategis nasional yang akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” katanya.

Untuk diketahui, perkara gugatan terhadap Badan Bank Tanah diajukan oleh Ketua Pejuang Angkatan 45 Kota Balikpapan Asmari sebagai Penggugat.

Dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah lahan Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah yang dijadikan lahan untuk pembangunan bandara IKN seluas 290 hektar.

Selain Badan Bank Tanah, penggugat juga menggugat Kementerian ATR/BPN dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur cq Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kronologi perkara secara rinci adalah, penggugat selaku Ketua Anggota Pejuang Angkatan 1945 mengajukan gugatan dengan klaim memiliki tanah seluas ± 20.468 hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan mempersoalkan lahan yang digunakan untuk pembangunan Bandara IKN seluas ±290,67 hektar di atas HPL Badan Bank Tanah.

Baca juga: Bertambah Lagi, Infrastruktur IKN yang Tuntas Dibangun dan Diresmikan

Penggugat kemudian mengklaim sebagai pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh di lahan yang saat ini dibangun bandara IKN. Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp 29 miliar.

Setelah melalui proses pemeriksaan persidangan, Pengadilan Negeri Penajam akhirnya menolak gugatan penggugat.

Dalam putusan nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pnj majelis hakim menegaskan bahwa gugatan yang diajukan penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libell).