Penulis
NUSANTARA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tak hanya melanjutkan, melainkan pembangunan seluruh infrastruktur dasar tuntas dalam kurun waktu empat tahun.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hal itu di depan gerbang Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).
"Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur, supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, maupun yudikatif," tutur Prasetyo.
Baca juga: Ada IKN, Pilkada Balikpapan Diharapkan Hasilkan Pemimpin Berkualitas
Prabowo sendiri telah menetapkan sejumlah strategi untuk mendukung keberlanjutan IKN ini. Satu di antaranya adalah membangun segera infrastruktur prioritas dalama waktu dekat dan dipercepat.
"Semua program-program prioritas dalam waktu cepat harus segera dikerjakan," lanjut Prasetyo.
Isu pembangunan IKN menjadi salah satu dari empat poin yang disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan pada hari kedua retret di Akmil Magelang.
Sebelumnya, Basuki Hadimuljoni juga telah membuka tabir teka-teki pejabat definitif Kepala OIKN.
Selama empat bulan, Basuki menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri.
Baca juga: Prabowo dan Jokowi Minta Basuki Jadi Kepala Otorita IKN
"Ini saya bukan mendahului, tapi menurut Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN. Masih sebagai Plt Kepala, sekarang Plt-nya sudah berhenti," ujar Basuki saat ditemui dalam acara serah terima jabatan.
Basuki menyerahkan jabatan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ia emban selama satu dekade kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024) malam.
Akan tetapi, keputusan resmi jabatan baru Basuki di pemerintahan tersebut akan ditetapkan lewat Keputusan Presiden (Kepres) yang diteken Prabowo.
"Ya secepatnya, sudah diurus oleh bapak-bapak Setneg," imbuhnya.
Jelas Basuki, dalam dua tahun ke depan, kantor lembaga yudikatif dan legislatif di IKN telah terbangun.
"Gedung-gedungnya, DPR, MPR, MK lainnya, yudikatif juga harus dibangun," tandasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarangArtikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya