Efisiensi Anggaran, Studi Banding Desain Gedung Legislatif-Yudikatif IKN Dibatalkan

NUSANTARA, KOMPAS.com - Rencana Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan studi banding ke Mesir, Turkiye, dan India dalam rangka mendesain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibatalkan.

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah.

Wakil Menteri (Wamen) PU, Diana Kusumastuti, mengonfirmasi pembatalan tersebut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Jumat (21/02/2025).

"Enggak jadi," ujarnya singkat.

Diana menjelaskan, pembatalan studi banding ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah.

Baca juga: Selain Turkiye, Pemerintah Juga Belajar dari Sri Lanka Desain Legislatif/Yudikatif IKN

"Iya, kayaknya ditangguhkan dulu karena ada efisiensi," katanya.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan, studi banding ke tiga negara tersebut dilakukan atas permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk merevisi desain kompleks legislatif dan yudikatif di IKN.

"Rapat terakhir dengan Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) mengatakan diminta studi banding ke tiga negara, Mesir, Turkiye, dan India," ucap Dody saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (13/02/2025).

Presiden Prabowo Subianto sendiri menginginkan desain gedung legislatif dan yudikatif di IKN direvisi agar lebih kokoh dan modern.

Dody menduga bahwa pemilihan Mesir, Turkiye, dan India sebagai lokasi studi banding didasarkan pada penilaian Presiden bahwa gedung-gedung di negara-negara tersebut memiliki karakter yang cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Baca juga: Lahan Gratis buat Kedubes Negara Sahabat di IKN Bersifat Resiprokal

"Dari situ kemudian tim akan merekonstruksikan gambarnya dan akan disampaikan ke Pak Prabowo lagi," tutur Dody.

Pembatalan studi banding ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses desain kompleks legislatif dan yudikatif di IKN akan dilanjutkan.

Pemerintah belum memberikan informasi detail mengenai alternatif yang akan diambil untuk memenuhi arahan Presiden terkait desain tersebut.

Namun, yang pasti, pembatalan studi banding ini menunjukkan komitmen pemerintah melakukan efisiensi anggaran di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.