Refleksi 29 Tahun Otonomi Daerah: Evaluasi Dua Sisi untuk Kesejahteraan Rakyat

Efisiensi menjadi salah satu kata kunci dalam tata kelola pemerintahan daerah. Meskipun sering dianggap sebagai “pil pahit” karena memerlukan penyesuaian anggaran, efisiensi adalah langkah menuju pemerintahan yang efektif, profesional, dan bersih.

Selain itu, meritokrasi menjadi prasyarat untuk memastikan kewenangan daerah diimbangi dengan kapasitas yang memadai.

“The right man in the right place at the right time” harus menjadi prinsip dalam penempatan pejabat daerah, melalui mekanisme seperti open bidding dan manajemen talenta.

Presiden Prabowo Subianto sendiri dengan semangat “gaspol” (giat, akurat, sigap, profesional, dan optimal), telah mendorong percepatan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan daerah.

Baca juga: Pegawai BIN Mulai Berkantor di IKN Juni 2025

Program strategis nasional, seperti kedaulatan pangan, makan bergizi gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih, dirancang bukan untuk mengurangi kewenangan daerah, tetapi justru sebagai pengungkit kapasitas dan akselerator pembangunan lokal.

Menurutnya, otonomi daerah bukanlah soal sentralisasi atau desentralisasi, melainkan tentang sinkronisasi dan sinergi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan kesejahteraan rakyat.

"Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari komitmen baru untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat meritokrasi, dan memajukan ekonomi daerah," ucap Bima Arya.

Balikpapan dan IKN: Berkah untuk Kalimantan Timur

Bima Arya juga menyinggung Balikpapan sebagai tuan rumah Hari Otonomi Daerah ke-29, menunjukkan peran strategisnya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Keberadaan IKN tidak hanya menjadi berkah bagi Balikpapan, tetapi juga untuk sembilan pemerintahan daerah di Kalimantan Timur.

"IKN adalah peluang untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya di Balikpapan, tetapi juga di seluruh wilayah sekitar,” kata Bima Arya.

Untuk itu, Bima Arya mengajak seluruh kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk terus bergerak cepat, bersinergi, dan tidak pernah meninggalkan rakyat.

“Mari rasakan keresahan warga, hadir di tengah mereka bukan hanya pada momen tertentu, tetapi dalam keseharian,” tegasnya.