Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun 2045 Nanti, 80 Persen Kendaraan di IKN adalah Transportasi Umum

Kompas.com, 14 Juni 2025, 18:40 WIB
Add on Google
Aisyah Sekar Ayu Maharani,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan sebanyak 80 persen kendaraan yang digunakan di IKN pada tahun 2045 merupakan transportasi umum.

Untuk mendukung tercapainya target tersebut, Otorita IKN melakukan kerja sama dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT).

"IKN dipersiapkan untuk menjadi kota modern, kota cerdas, efisien, ramah lingkungan, dan people-centric untuk mewujudkan visi kota dunia untuk semua, sejalan dengan itu mobilitas perkotaan perlu dirancang sejak dini," ungkap Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (14/06/2025).

Baca juga: Apa Hasil Studi Australia untuk Mobilitas IKN? Simak Penjelasannya

Adapun Otorita IKN menerima laporan hasil studi bertajuk Urban Mobility Masterplan dan Intelligent Mobility Ecosystem oleh KIAT di Sentra Massa Plaza Seremoni pada Jumat (13/06/2025).

Laporan ini merupakan hasil kolaborasi Otorita IKN dengan KIAT dengan tujuan untuk menyusun rencana induk jangka panjang transportasi dan strategi tata guna lahan sebagai panduan untuk pembangunan IKN.

Selain itu, kolaborasi keduanya juga bertujuan untuk menyusun kerangka pelaksanaan proyek yang realistis dan layak untuk penerapan di tahap selanjutnya, serta menyusun kerangka implementasi Intelligent Transportation System (ITS) dan skala prioritasnya, termasuk strategi quick wins, program pilot dan uji coba dan rencana penerapan di IKN.

Baca juga: Sebelum Pindah ke Pertamina, Agung Wicaksono Raup Investasi Rp 65 Triliun untuk IKN

"Walaupun studi ini secara resmi telah selesai, namun kami meyakini dokumen perencanaan ini merupakan living document yang perlu terus diperbarui seiring dengan dinamika pergerakan perkotaan ke depan," lanjutnya.

Wakil Duta Besar Australia Untuk Indonesia Gita Kamath berharap dengan studi ini Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia dapat terus berkolaborasi dalam pembangunan IKN.

"Saya berharap rencana mobilitas dan rencana sistem transportasi cerdas ini akan membangun Nusantara sebagai kota cerdas yang berkelanjutan serta mendorong investasi dari sektor swasta," kata Gita Kamath.

Selain target penggunaan transportasi umum secara maksimal pada tahun 2045, Otorita IKN juga menargetkan tersedianya transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) menuju bandara strategis, serta terwujudnya emisi nol.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau