NasDem Desak Pembangunan IKN Dimoratorium, Ini Alasan Utamanya

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa pemindahan ibu kota perlu dimulai dari Wakil Presiden (Wapres) dengan berkantor dan menempati gedung yang sudah terbangun di IKN.

Baca juga: IKN Bebas Orang Miskin Tahun 2035, Intip Proyek Percontohannya

"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden (Wapres) dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun," kata Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

NasDem ingin agar infrastruktur yang sudah menghabiskan puluhan triliun rupiah ini dapat segera dioptimalkan.

Dengan menempatkan Wapres dan kementerian/lembaga prioritas lebih dulu, diharapkan ada percepatan fungsionalisasi IKN tanpa harus menunggu seluruh pembangunan selesai sempurna, yang mungkin membutuhkan anggaran lebih besar lagi.

Langkah DPR dan Penentuan Nasib IKN

Menanggapi usulan NasDem, Bahtra Banong dari Komisi II DPR RI menyatakan akan melakukan kajian mendalam.

"Kami menghormati dan menghargai apa yang menjadi usulan dari sahabat-sahabat dari Partai NasDem dan itu bagus-bagus saja. Kan namanya usulan kan pasti bagus-bagus saja," katanya.

Kajian ini akan menjadi penentu nasib IKN ke depan. Apakah pemerintah akan menyetujui moratorium, melakukan penyesuaian anggaran, atau justru terus menggenjot pembangunan tanpa henti?