Komisi XIII Sebut IKN Siap Beroperasi, Desak Percepatan Perpindahan

NUSANTARA, KOMPAS.com - Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin nyata dan mendapatkan lampu hijau dari legislatif.

Dalam sebuah kunjungan reses penting, Komisi XIII DPR RI menyatakan optimismenya bahwa fasilitas di IKN sudah siap untuk dioperasikan.

Bahkan, mereka secara tegas mendesak percepatan mobilisasi kementerian/lembaga untuk mulai berkantor di ibu kota baru ini.

Baca juga: IKN Telan APBN Ratusan Triliun, PKB: Jangan Sampai Proyek Mercusuar Gagal

Kunjungan yang dipimpin oleh anggota Komisi XIII DPR RI, Franky Sibarani, ini melibatkan peninjauan Barang Milik Negara (BMN) di Kawasan IKN, bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Agenda ini tak hanya fokus pada infrastruktur fisik, melainkan juga transformasi tata kelola aset negara yang berkelanjutan.

Progres "Luar Biasa" dan Kesiapan Operasional

Franky Sibarani yang bertindak sebagai mitra kerja Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), menyampaikan apresiasinya yang tinggi atas kemajuan pembangunan infrastruktur di IKN.

"Tujuan kami melihat sejauh mana progresnya dan menurut saya kemajuannya sangat luar biasa," ujarnya, Sabtu (26/7/2025).

Baca juga: Istana Angkat Bicara: Pembangunan Inti IKN Rampung dalam 3 Tahun

Lebih lanjut, ia melihat bahwa berbagai fasilitas yang telah dibangun di IKN sudah memenuhi syarat untuk mulai dioperasikan.

Ini menjadi sinyal positif yang sangat dinantikan banyak pihak.

Percepat Mobilisasi Kementerian

Melihat kesiapan tersebut, Komisi XIII DPR RI tidak tinggal diam. Franky Sibarani secara eksplisit menyampaikan dukungan dan dorongan agar Kemensetneg segera melakukan mobilisasi kementerian/lembaga.

Menurutnya, beberapa fasilitas yang ada ini sudah bisa dioperasionalkan. Sebagai bagian dari Komisi XIII DPR, dia memberi dukungan untuk Setneg agar sedapat mungkin ada kementerian yang dioperasikan.

Baca juga: BPN Kaltim Gaspol Evaluasi dan Pengadaan Lahan Tol Akses IKN

"Misalnya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, atau Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), itu bisa disisir dulu," ungkap Franky.

Desakan ini menekankan pentingnya kick-off operasional pemerintahan di IKN agar investasi besar yang telah digelontorkan tidak sia-sia dan proyek IKN dapat segera menunjukkan fungsi utamanya.

Tata Kelola Aset Berkelanjutan

Kunjungan ini juga menjadi bagian penting dari penguatan tata kelola pemerintahan serta tindak lanjut rencana strategis serah terima aset negara Kemensetneg.

Otorita IKN bersama DPR RI berkomitmen menjadikan IKN sebagai role model tata kelola aset publik yang transparan dan berkelanjutan.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Tak Ada Moratorium, Proyek IKN Terus Berlanjut