Meski Tak Singgung Anggaran IKN, Prabowo Tegaskan Harus Tuntas 3 Tahun

NUSANTARA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) segera dituntaskan.

Meskipun dalam Pidato Kenegaraan Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025) tak menyinggung tentang pembiayaan IKN.

Baca juga: Januari 2026, Sekolah Taruna Nusantara IKN Siap Cetak Talenta Unggulan

Walau tak disebut, dalam Buku II Nota Keuangan TA 2026 Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) selaku eksekutor pembangunan IKN mendapat pagu indikatif sebesar Rp 6,26 triliun dalam RAPBN 2026.

Rinciannya, sebesar Rp 5,7 triliun dialokasikan untuk mendukung program pengembangan kawasan strategis. Sementara sisanya yakni sebesar Rp 553 miliar untuk dukungan manajemen.

Bahkan, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Presiden memberikan target waktu 3 tahun kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, untuk menyelesaikan seluruh pembangunan esensial di ibu kota baru tersebut.

Baca juga: Intiland Siap Bangun 109 Rumah di IKN, Investasi Hunian Swasta Pertama

Perintah ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut tanpa keraguan.

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan, "IKN lanjut, sebagaimana sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, dan diminta kepada Kepala Otorita IKN, dalam hal ini Bapak Basuki, diberi target dalam 3 tahun ke depan."

Fokus Tiga Pilar Kekuasaan Negara

Instruksi Presiden Prabowo tidak hanya menetapkan tenggat waktu, tetapi juga memperjelas prioritas pembangunan.

Baca juga: Pesta HUT Ke-80 RI di IKN Dimeriahkan Padi dan Twilight Orchestra

Prasetyo Hadi memaparkan bahwa dalam tiga tahun ke depan, seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota harus diselesaikan.

Hal ini mencakup pembangunan untuk tiga fungsi utama pemerintahan:

• Fungsi Eksekutif: Kantor-kantor kementerian dan lembaga negara.
• Fungsi Legislatif: Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
• Fungsi Yudikatif: Fasilitas untuk lembaga peradilan.

Baca juga: Lewati Tiga Sungai, Proyek Jalan Tol IKN Seksi 3A Tuntas Lebih Cepat

"Penyelesaian ketiga pilar ini menjadi syarat mutlak agar proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN dapat berjalan sesuai rencana," ujarnya, Jumat (15/8/2025).

Progres IKN Per Agustus 2025

Meski banyak proyek yang masih berjalan, pembangunan IKN telah menunjukkan progres signifikan di berbagai sektor.

Baca juga: BBT Tegaskan Komitmen Reforma Agraria di Tengah Permintaan Lahan Lanud IKN

Berdasarkan data terbaru yang dihimpun Kompas.com, beberapa area vital telah mencapai tahap akhir, menegaskan optimisme pemerintah untuk mengejar target 3 tahun:

Istana Negara

Pembangunan Istana Presiden dan kantor-kantor terkait telah mencapai lebih dari 90 persen. Area ini menjadi fokus utama agar bisa siap digunakan untuk upacara-upacara kenegaraan penting.

Infrastruktur Dasar

Aksesibilitas di IKN terus dikejar. Jalan tol utama penghubung dengan Balikpapan dan jalan logistik telah mencapai 85 persen lebih, memastikan konektivitas yang lancar. Sementara itu, sistem air bersih dan sanitasi juga hampir rampung.

Perumahan ASN dan Aparat

Pembangunan apartemen untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terus digenjot. Ribuan unit hunian vertikal ditargetkan siap dihuni pada tahap awal.

Sektor Swasta

Kepercayaan investor swasta juga mulai terlihat dengan beroperasinya dua hotel Swissotel Nusantara dan Qubika Nusantara, fasilitas kesehatan macam RS Mayapada Nusantara, RS Hermina Nusantara, dan RSV IKN.

Selain itu, Pusat perbelanjaan Nusantara Duty Free Mall juga sudra medulai pembangunannya.