Penulis
Hingga Oktober 2025, dana investasi swasta murni yang masuk IKN mencapai Rp 66,3 triliun.
Dana swasta tidak hanya datang dari investor domestik seperti konsorsium Nusantara yang dipimpin Sugianto Kusuma (Aguan), tetapi juga dari Foreign Direct Investment (FDI) yang tertarik pada konsep smart forest city dan net zero emission city.
3. Pendanaan KPBU
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi andalan untuk pembangunan Tahap II IKN.
Hingga Oktober, terkumpul Rp 158,72 triliun yang akan mendanai proyek-proyek pembangunan jalan, multi-utility tunnel (MUT), dan hunian.
Baca juga: Liberika, Secangkir Harapan Mutiara Hitam di Jantung Ibu Kota Nusantara
Strategi ini memastikan APBN hanya menjadi stimulan (stimulus) awal, sementara swasta menjadi akselerator (akselerator) utama dalam pembangunan kawasan komersial dan living ecosystem.
Penandatanganan kontrak Batch 2 senilai Rp 3 triliun, yang mencakup pembangunan jalan Kawasan Yudikatif senilai Rp 1,9 triliun dan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A senilai Rp 1,1 triliun, adalah indikasi konkret alokasi dana APBN saat ini.
Baca juga: BUMN Tower Ghosting IKN, Pencakar Langit 778 Meter Tinggal Kenangan
APBN dialokasikan untuk menjamin aksesibilitas dan konektivitas seperti jalan dan jembatan di kawasan pemerintahan, Multi Utility Tunnel (MUT) dan jaringan air, menegaskan komitmen IKN pada infrastruktur bawah tanah yang estetik dan berkelanjutan.
Dengan 13 paket pekerjaan konstruksi (Legislatif, Yudikatif, SDM Air) dan 12 paket manajemen konstruksi/supervisi yang tengah dalam proses tender, Otorita IKN memastikan alokasi dana APBN ini dikelola secara ketat dan efisien, sesuai dengan penekanan pada kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang