Hak Atas Tanah IKN Jadi 95 Tahun, Otorita Selaraskan Aturan Teknis

NUSANTARA, KOMPAS.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki fase percepatan pembangunan yang ditandai dengan upaya strategis untuk memperkuat kepastian hukum dan iklim investasi.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menggarisbawahi tiga pilar utama yang kini menjadi fokus utama pemerintah untuk memastikan IKN benar-benar take off sebagai pusat peradaban baru.

Baca juga: Ada IKN, Kaltim Jadi Rebutan Investor, Dokumen Investasi Dikebut

Pertama adalah kepastian regulasi yang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam megaproyek IKN.

"Otorita bergerak cepat melakukan untuk mengatasi hal ini demi penyelarasan regulasi antara berbagai lembaga," urai Troy kepada Kompas.com, Rabu (19/11/2025).

Troy menegaskan kesiapan Otorita IKN untuk berkoordinasi intensif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian/Lembaga lainnya.

"Sejalan dengan pernyataan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, kami siap untuk berkoordinasi dengan Kementrian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga lainnya guna penyelarasan aturan teknis di lapangan," tegas Troy.

Baca juga: Kaltim Siapkan Tenaga Konstruksi IKN, 222 Peserta Disertifikasi

Penyelesaian aturan teknis ini sangat krusial. Ini bukan hanya soal birokrasi, tetapi memastikan kejelasan kepemilikan lahan, perizinan, dan tata ruang, yang merupakan prasyarat utama bagi setiap investor besar maupun kecil sebelum menanamkan modalnya.

Kedua, daya tarik investasi. Di tengah isu global, Otorita IKN memastikan bahwa minat investor terhadap IKN tetap tinggi.

"Fokus utama Otorita IKN saat ini adalah mengubah minat tersebut menjadi realisasi investasi konkret," imbuh Troy.

Kunci daya tarik ini terletak pada insentif yang ditawarkan. Troy menyebut bahwa berbagai insentif fiskal sudah dipersiapkan bagi dunia usaha di IKN.

Baca juga: IKN Ibu Kota Politik 2028, Kualitas Layanan Pertanahan Harus Naik Kelas

Insentif fiskal ini dapat mencakup pembebasan atau pengurangan pajak, kemudahan impor, dan fasilitas lainnya, yang secara signifikan akan meningkatkan Return on Investment (ROI) bagi perusahaan yang beroperasi di IKN.

Langkah ini membuktikan bahwa pemerintah siap memberikan karpet merah demi memperkuat ekosistem bisnis di ibu kota baru.

Hal ini, karena IKN tidak hanya menjual visi masa depan, tetapi juga kepastian laba melalui paket insentif yang dirancang kompetitif di tingkat regional.

Ketiga, target krusial 2028 membangun ekosistem legislatif dan yudikatif. Menurut Troy, pembangunan sebuah ibu kota tidak hanya mencakup istana dan jalan tol, tetapi juga pilar-pilar penting tata negara.

Baca juga: Tambang Ilegal Guncang IKN, Pemodal Jadi Tersangka

"Otorita IKN, bersama kementerian dan lembaga lain, kini fokus pada penyelesaian ekosistem legislatif dan yudikatif pada tahun 2028," cetus Troy.