Narasi Senyap Keadilan Tanah di IKN, dan Jaminan Negara 10 Tahun

BBT tidak akan membiarkan masyarakat berjuang sendirian melawan oknum yang mengklaim lahan.

Setiap laporan akan ditindaklanjuti, berkoordinasi dengan Forkopimda dan aparat hukum, untuk memastikan lahan tetap clean and clear.

Kunci Menuju Peningkatan Ekonomi

Syafran menjamin bahwa Hak Pakai ini memiliki nilai ekonomi yang sama kuatnya dengan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Milik dalam konteks permodalan.

"Setelah mereka memiliki sertifikat Hak Pakai, mereka bisa diagunkan. Kita juga sudah koordinasi dengan Himbara," imbuh Syafran.

Baca juga: Otorita Targetkan 60 Persen Sampah IKN Bisa Didaur Ulang

Sertifikat yang sebelumnya hanya merupakan surat garapan tak berharga, kini bertransformasi menjadi aset likuid yang dapat digunakan sebagai agunan di bank untuk mendapatkan modal.

Hal ini tentu saja membuka pintu bagi peningkatan UMKM dan kegiatan ekonomi produktif, seperti perkebunan, pertanian, dan peternakan.

BBT tidak berhenti pada legalisasi. Dibentuknya Divisi Reforma Agraria adalah bukti komitmen untuk melampaui sekadar kepastian hukum.

Divisi ini akan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, memastikan bahwa lahan yang diberikan tidak menjadi lahan terlantar dan benar-benar memiliki nilai tambah bagi anak cucu.

Baca juga: Ekonomi Kaltim Bakal Tumbuh hingga 5,3 Persen, Dipicu IKN dan Migas

Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, komunitas, dan dukungan media yang memonitor proses ini, Reforma Agraria BBT di PPU diharapkan menjadi model yang membedakan dan lebih baik dari program sebelumnya.

Di jantung IKN, narasi sertifikat ini bukan hanya tentang sebidang tanah, melainkan tentang penanaman kembali harapan, keadilan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.