Kantongi Miliaran Tanpa Utang Bank, Desa Ketapanrame Mandiri Lewat Saham Rakyat

NUSANTARA, KOMPAS.com - Ketergantungan terhadap dana pusat dan jeratan utang perbankan kerap menjadi sandungan utama bagi pemeringkatan ekonomi perdesaan di Indonesia.

Banyak program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berakhir mangkrak begitu kucuran stimulus daerah terhenti.

Namun, Desa Ketapanrame di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mengeksekusi pendekatan yang berbeda melalui skema pendanaan swadaya massal (crowdfunding) berbasis kepemilikan saham warga lokal.

Baca juga: BI Balikpapan Saring UMKM Masuk Pasar Digital agar Tak Jadi Penonton di IKN

Melalui restrukturisasi tata kelola BUMDes Mutiara Welirang, desa ini membiayai pembangunan unit-unit usaha wisatanya tanpa melibatkan pemodal besar dari luar maupun pinjaman institusi keuangan.

Model investasi ini memungkinkan sirkulasi akumulasi modal agar tetap berputar di dalam kelolaan desa, sekaligus menjadi instrumen redistribusi pendapatan yang efektif untuk menekan angka kemiskinan struktural di tingkat akar rumput.

Larangan Pemodal Tunggal

Formulasi pendanaan mandiri ini diterapkan secara ketat pada unit usaha utama, yakni Taman Wisata Ganjaran dan Wisata Sumber Gempong.

Dibandingkan mencari investor korporat yang berpotensi mendikte arah kebijakan ruang hidup desa, pemerintah desa memilih memecah kebutuhan modal investasi menjadi lembaran saham retail yang hanya boleh dibeli oleh penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli Desa Ketapanrame.

Untuk mencegah terjadinya dominasi kepemilikan aset oleh segelintir warga dengan kemampuan finansial tinggi (kaya), regulasi desa menetapkan batas atas pembelian modal secara kaku.

Setiap Kepala Keluarga (KK) dibatasi hanya boleh menanamkan modal maksimal pada nominal tertentu, misalnya berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 10 juta, bergantung pada jenis unit usaha yang dikembangkan.

Format pembatasan ini memastikan struktur kepemilikan unit bisnis bersifat demokratis dan mencegah privatisasi ruang publik desa oleh oligarki lokal.

Baca juga: Usai RDMP Balikpapan Diresmikan, Fasilitas Penunjang Siap Beroperasi

Kepala Desa Ketapanrame, Zainal Arifin, menegaskan, penolakan terhadap investasi luar merupakan keputusan ideologis dan strategis untuk melindungi hak ekonomi warga.

Pemerintah desa tidak menerima modal dari investor luar karena komitmen awal kami adalah menjadikan masyarakat sebagai pemilik sah atas tanah dan perputaran uang di desanya sendiri.

"Jika investor luar masuk, keuntungan akan keluar dari desa dan warga hanya akan menjadi penonton atau buruh berupah murah," ujar Zainal, saat Capacity Building media yang digelar BI Balikpapan, Jumat (22/5/2026).

Margin Operasional dan Serapan Tenaga Kerja Lokal

Keputusan menolak permodalan eksternal terbukti rasional secara komersial. Berdasarkan data operasional BUMDes Mutiara Welirang, kawasan Wisata Sumber Gempong dan Taman Ghanjaran kini mampu mencatatkan rata-rata jumlah kunjungan hingga mencapai lebih dari 200.000 hingga 300.000 wisatawan per tahun.

Arus kunjungan yang stabil ini menghasilkan omzet pendapatan kotor (gross revenue) korporasi desa berkisar antara Rp 3,5 miliar hingga Rp 5 miliar per tahun.

Sementara, sektor hilir pariwisata dikelola dengan mengutamakan penguatan usaha mikro harian.

Di Taman Wisata Ganjaran, manajemen menyediakan lebih dari 80 tenant kuliner dan kios produk kreatif yang seluruh hak pengelolaannya diberikan kepada warga desa yang sebelumnya tidak memiliki mata pencaharian tetap.

Baca juga: BI Balikpapan Perkuat Ekonomi Syariah di Penyangga IKN via PESAN 2026

Pengelola melarang keras jaringan retail modern atau jenama besar nasional masuk ke area wisata demi melindungi ekosistem dagang lokal.

Hasil keuntungan bersih operasional (net profit) setelah dipotong biaya perawatan fasilitas secara rutin dibagikan kembali kepada warga setiap akhir tahun dalam bentuk Dividen Saham Rakyat.

Selain menerima bagi hasil tunai, dana desa yang terkumpul dialokasikan untuk pembiayaan jaminan sosial, seperti subsidi premi BPJS Ketenagakerjaan bagi petani, beasiswa pendidikan anak usia sekolah, serta perbaikan sarana sanitasi lingkungan perumahan warga.

Keberlanjutan Tata Kelola dan Intervensi BI

Keberhasilan Ketapanrame meraih penghargaan sebagai Desa Wisata Terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 menempatkan tata kelola crowdfunding ini sebagai percontohan nasional.

Kendati demikian, tantangan struktural yang dihadapi manajemen pariwisata berbasis komunitas pada paruh pertama tahun 2026 ini berada pada aspek pemeliharaan daya inovasi wahana guna mencegah kejenuhan pasar (market saturation).

Baca juga: Strategi BI Balikpapan Dorong UMKM Penyangga IKN Naik Kelas

Zainal menambahkan, keberlanjutan model bisnis ini bertumpu pada disiplin pengawasan anggaran dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pengurus lapangan.

Menurutnya, tantangan terbesar bukan pada cara mendatangkan uang atau membangun fasilitas, melainkan menjaga transparansi laporan keuangan agar kepercayaan warga selaku pemegang saham tidak runtuh.

"Setiap rupiah yang masuk harus tercatat secara digital dan dapat dipertanggungjawabkan dalam musyawarah desa," kata Zainal.

Ekosistem investasi mandiri Desa Ketapanrame membuktikan bahwa kedaulatan ekonomi daerah dapat dicapai tanpa perlu mengorbankan kepemilikan lahan kepada korporasi besar atau membebani kas desa dengan skema utang komersial.

Ketika banyak wilayah perdesaan tersingkir oleh arus modernisasi kapital perkotaan, Ketapanrame menunjukkan bahwa modal kolektif rakyat yang dikelola secara transparan mampu menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi yang mandiri, adil, dan berkelanjutan.

Di balik kemandirian kapital ini, tak dimungkiri, intervensi kebijakan moneter dan penguatan kapasitas dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur menjadi penting dan krusial pada titik balik operasional desa.

Perjalanan Ketapanrame memang tidak selalu linier. Pasca-mencapai puncak kunjungan pada periode 2022–2023, pengelola menghadapi ancaman jenuh pasar akibat munculnya berbagai kompetitor wisata baru di wilayah sekitar.

Keterbatasan modal hulu untuk meremajakan fasilitas menjadi hambatan utama. Pada fase kritis inilah BI hadir.

Baca juga: Jajang Hermawan: BI Kaltim Fokus Akselerasi Pembayaran Digital dan UMKM

Bukan dengan menyuntikkan likuiditas mentah, melainkan melalui stimulasi sarana dan pendampingan manajemen risiko.

Zainal mengungkapkan bahwa intervensi BI menyasar pada tiga aspek struktural harian.

Ketika kunjungan mulai menurun akibat kompetitor, BI hadir memberikan motivasi dan pendampingan teknis.

Zainal dan warga desa dibantu dengan sarana prasarana modern untuk fasilitas kasir guna memudahkan akurasi transaksi digital.

"Selain itu, BI membangun penunjuk arah wisata strategis, meremajakan kursi, serta mendirikan gazebo dan gedung pertemuan untuk memfasilitasi kunjungan kelompok atau komunitas," urai Zainal.

Namun, lebih dari sekadar membenahi infrastruktur fisik pariwisata, BI juga mendorong hilirisasi komoditas pertanian lokal, khususnya kopi.

Kopi Ketapanrame yang semula dipasarkan dalam bentuk komoditas mentah dengan nilai tawar rendah, kini dinaikkan kelasnya melalui program branding terpadu oleh BI.

Langkah ini memperkuat serapan pasar domestik secara masif. Saat panen ideal, produksi kopi desa mampu mencapai 50 ton per tahun.

Baca juga: Alarm Merah Inflasi IKN Berbunyi, BI Kaltim Siapkan Jurus 4K

Di tengah menjamurnya kedai kopi modern di wilayah Mojokerto dan sekitarnya, pasokan kopi Ketapanrame diserap habis oleh pasar lokal karena memiliki keunggulan kualitas dan harga yang lebih kompetitif dibandingkan jika dipaksakan untuk pasar ekspor bawah.

Proyeksi ke depan, kawasan perkebunan kopi ini dikembangkan menjadi paket wisata alam terintegrasi (eco-tourism trip) yang mampu menaikkan pendapatan desa hingga 10–20 persen.

Hambatan Struktural Replikasi di Kalimantan Timur dan IKN

Keberhasilan tata kelola Ketapanrame menarik perhatian berbagai pembuat kebijakan dari luar pulau Jawa, termasuk kunjungan studi banding berkala dari perwakilan wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Pertanyaan besarnya, dapatkah model crowdfunding dan pemberdayaan BUMDes ini direplikasi secara instan di Balikpapan dan koridor penyangga yang memiliki keistimewaan dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN)?

Zainal yang pernah diundang langsung ke Kalimantan untuk memetakan potensi tersebut, memberikan catatan kritis mengenai ketimpangan struktural antar-wilayah.

Replikasi sektor pariwisata buatan ala Jawa sering kali menemui jalan buntu di Kalimantan karena faktor kerapatan populasi.

Menurutnya, kondisi sosiologis di Kalimantan dan Jawa sangat berbeda. Di Kalimantan, meskipun potensi wisatanya didorong secara maksimal, kendala utamanya adalah jumlah penduduk yang sedikit dan jarak geografis yang berjauhan.

"Akibatnya, wisata buatan sulit mencapai skala keekonomian yang ramai seperti di Jawa," analisa Zainal.

Namun, Zainal menggarisbawahi bahwa inti dari replikasi bukanlah meniru bentuk wisatanya, melainkan mentransfer sistem pemberdayaan modal masyarakat melalui BUMDes.

Di wilayah penyangga IKN seperti Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser, potensi lokal yang melimpah bukan pada sektor wisata alam buatan, melainkan pada komoditas perkebunan, hilirisasi pertanian, dan industri kreatif syariah.

Momentum IKN Sebelum Terlambat

Urgensi replikasi sistem permodalan warga menjadi sangat mendesak seiring dengan percepatan pembangunan fisik IKN pada tahun 2026 ini.

Arus urbanisasi dan masuknya aparatur sipil negara (ASN) serta pekerja konstruksi berskala besar menciptakan pasar konsumsi yang sangat masif di Kalimantan Timur.

Jika struktur ekonomi desa-desa di sekitar Balikpapan dan wilayah penyangga IKN tidak segera diperkuat melalui kelembagaan BUMDes yang mandiri, masyarakat lokal dipastikan hanya akan menjadi penonton di tengah ekspansi korporasi retail nasional.

Zainal mengatakan, replikasi di Kalimantan harus difokuskan pada keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan modal kolektif.

Baca juga: Menjaga Jangkar Ekonomi, Strategi BI Balikpapan Hadapi Volatilitas 2026

"Apa potensi lokal yang kuat di sana, itulah yang harus dikembangkan bersama masyarakat melalui BUMDes. Ini penting untuk menyambut kesiapan warga lokal sebelum IKN berjalan sepenuhnya sebagai pusat pemerintahan," tambah Zainal.

Saat ini, fungsi Kantor Perwakilan BI Balikpapan dalam menginisiasi program pendampingan keuangan, seperti survei database BISAID maupun program UMKM Go Digital, telah sejalan dengan peta jalan yang pernah dilalui Ketapanrame.

Namun, akselerasi di lapangan harus ditingkatkan agar pola pembangunan tidak berjalan lambat.

Ketika IKN resmi beroperasi sebagai pusat pemerintahan modern, desa-desa penyangga di Kalimantan Timur harus sudah memiliki produk unggulan yang siap dijual.

Mengadopsi prinsip daulat modal dari Ketapanrame adalah benteng pertahanan terbaik agar pertumbuhan ekonomi ibu kota baru dapat dinikmati secara adil, inklusif, dan berkelanjutan oleh rakyatnya sendiri.

"Model sinergi ini kini menjadi acuan strategis, terutama saat daerah penyangga di Kalimantan Timur, Balikpapan, hingga kawasan IKN tengah berkejaran dengan waktu untuk membangun ketahanan ekonomi domestiknya," pungkas Zainal.