Pusat Finansial Internasional IKN Ditolak Purbaya, Otorita Ogah Komentar

NUSANTARA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menolak penempatan Pusat Finansial Internasional (PFI) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Argumentasi penolakan didasarkan pada realitas sosiologis dan aktivitas kawasan yang dinilai belum memadai untuk ekosistem keuangan global.

"Mungkin enggak, (IKN) terlalu sepi," ujar Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Baca juga: Akhirnya, Polresta IKN Resmi Dibentuk, Siapa Kepalanya?

Merespons penolakan tegas dari bendahara negara tersebut, Otorita IKN memilih untuk tidak memberikan pernyataan resmi.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN, Troy Pantouw, enggan berkomentar lebih jauh mengenai masa depan insentif investasi finansial yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi motor penggerak ekonomi di ibu kota baru tersebut.

"Tidak ada tanggapan dari kami," tegas Troy kepada Kompas.com, Jumat (3/7/2026).

Bali Jadi Alternatif, Kejar Investor Timur Tengah

Pemerintah kini mengalihkan pandangan ke wilayah lain yang dianggap memiliki kesiapan infrastruktur sosial dan daya tarik internasional lebih matang.

Purbaya menyampaikan, penentuan titik lokasi masih berada dalam tahap pembahasan intensif, dengan Provinsi Bali muncul sebagai kandidat kuat.

Baca juga: Plaza Seremoni IKN Sabet Penghargaan Internasional dari Malaysia

"Ada alternatif ya mungkin beberapa di Bali, tapi mungkin ada beberapa titik juga," kata Purbaya.

Ia menambahkan bahwa fokus utama pemerintah adalah mencari lokasi yang paling nyaman (comfortable) bagi investor internasional.

Gagasan pemindahan pusat finansial ke Bali sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Rencana pembentukan Special Financial Center ini awalnya diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa tahun lalu, dengan menunjuk Bali sebagai lokasi strategis.

Baca juga: Transmigrasi di IKN Diarahkan Jadi Kawasan Produksi Pangan dan Energi

Dinamika geopolitik global menjadi katalis utama kebijakan ini. Presiden Prabowo mengidentifikasi adanya pergeseran modal besar-besaran dari kawasan yang tidak stabil.

Sejak konflik Rusia-Ukraina pecah pada tahun 2022, Bali telah menjadi destinasi migrasi bagi warga dan modal dari kedua negara tersebut.

Momentum ini yang ingin direplikasi untuk menjaring likuiditas dari Timur Tengah yang mencari suaka investasi aman di luar zona konflik.

Hambatan Realitas di Lapangan

Lepas dari penolakan Purbaya, pembangunan infrastruktur IKN terus berjalan dengan kemajuan fisik signifikan.

Baca juga: SMA Taruna Nusantara IKN Tampung 477 Siswa

Proyek Jalan Tol Segmen 5B yang menghubungkan Jembatan Pulau Balang–Simpang Riko, telah menembus angka 96 persen.

Di sektor pendidikan, SMA Taruna Nusantara yang siap operasional pada tahun ajaran 2026/2027, menjadi daya tarik tersendiri.

Selain itu, pembangunan kawasan Kompleks Legislatif dan Yudikatif juga terus berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo, dengan target penyelesaian pada 2027–2028.

Proyek ini mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan kawasan.

Baca juga: SMA Taruna Nusantara IKN Siap Beroperasi

Pada kawasan legislatif, pembangunan direncanakan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, proses penyempurnaan desain tengah menunggu persetujuan Presiden.

Pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antarbangunan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan.

Pada pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.

Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 km.

Baca juga: Minta Tambahan Anggaran Rp 15,5 Triliun, Ini Rincian Belanja Otorita IKN

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.

“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ucap Basuki, dikutip Kompas.com, Jumat (3/7/2026).

Penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi diantaranya embung EC-08 dan kolam retensi TR01.

Jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN.