Kebijakan Pendidikan di IKN Adopsi Program Merdeka Belajar Plus

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kebijakan pendidikan di Ibu Kota Nusantara (IKN) mengadopsi program Merdeka Belajar Plus, yang dirancang untuk menjadi lebih padat dan sederhana dalam penyampaian materinya.

Tujuan utama dari program ini adalah membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap pelajaran yang diajarkan.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat (Sosbudpemas) Otorita IKN Alimuddin, menyampaikan hal itu saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Guru dalam Pembelajaran Berpusat pada Murid di Wilayah IKN (PTM) 2.

"Kebijakan pendidikan di IKN adalah Merdeka Belajar Plus, yang dirancang untuk menjadi lebih padat dan sederhana," ujarnya, dikutip Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Baca juga: Tol IKN Seksi 6A-6B Terganjal Masalah Tanah, Ini Strategi Pemerintah

Saat ini, OIKN sedang menyusun peta jalan pendidikan, yang merupakan inisiatif pertama di Indonesia.

Peta jalan yang diharapkan selesai pada bulan Mei mendatang, merupakan langkah signifikan, mengingat sebelumnya kebijakan pendidikan dilaksanakan tanpa panduan peta jalan yang jelas.

“Kita menyadari bahwa dalam sektor pendidikan, banyak aspek kebijakan pemerintah yang belum diperbaiki. Hal ini terjadi karena kita selalu terikat dengan berbagai regulasi, termasuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), yang membuat perubahan sering kali sulit dilakukan tanpa melanggar aturan yang ada,” tegas Alimuddin.

Baca juga: Jika Apple Masuk IKN, Akan Bertarung dengan China, Korsel dan Eropa

Oleh karena itu, melalui kegiatan PTM 2 ini, para pendidik diberikan keleluasaan untuk membuat peraturan baru yang tidak bertentangan dengan filosofi atau landasan pendidikan di Indonesia.

OIKN berharap semua guru di wilayah IKN dapat menjadi guru penggerak sehingga mereka dapat memainkan peran kunci dalam menginspirasi dan memotivasi siswa, serta mendorong inovasi dalam proses belajar mengajar.

Ia yakin guru-guru di wilayah IKN, seperti di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), serta Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, Samboja, dan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), memiliki kemampuan yang sama.

Sistem pendidikan di IKN dirancang untuk menyerupai program atau kebijakan Merdeka Belajar, yang secara khusus bertujuan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan minat serta bakat peserta didik.

Baca juga: Peta Jalan Sistem Pemerintahan Cerdas IKN, Shared Office & Services

Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa, program ini mendukung pengembangan individu sesuai dengan keunikan dan potensi mereka, memastikan bahwa setiap peserta didik dapat meraih kesuksesan sesuai dengan bakat dan minatnya.

"Ini yang ingin kita coba, yaitu mengaktifkan kembali diagnostik asesmen yang kita lakukan saat penerimaan siswa atau kenaikan kelas. Pertanyaannya adalah apakah ini hanya akan menjadi catatan, atau apakah kita akan menggunakan hasil pemetaan ini untuk melayani dan mengembangkan potensi-potensi peserta didik," jelasnya.

Alimuddin mengajak para tenaga pendidik untuk mengadopsi praktik-praktik baru yang mendukung kemajuan pendidikan, dengan optimisme bahwa generasi mendatang di semua jenjang pendidikan di wilayah masing-masing akan mampu menjawab tantangan yang ada di IKN.

Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pendidikan terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masa depan.

Baca juga: Ada Konflik Iran-Israel, Pemerintah Pastikan Suplai Material Proyek IKN Aman

Sementara itu, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur Wiwik Setiawati mengungkapkan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan keinginan para pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru, serta aspirasi orang tua peserta didik yang berada di wilayah IKN untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Wiwik menuturkan, akan berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk kualitas guru di wilayah IKN sesuai dengan harapan.

Sejak tahun 2023, berbagai program telah dilaksanakan, di antaranya adalah forum diskusi yang pertama kali diadakan dengan mengundang kepala sekolah, pengawas sekolah dari dinas pendidikan, serta siswa dan orang tua siswa.