Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 10 September 2024, 07:00 WIB
Add on Google
Hilda B Alexander

Penulis

NUSANTARA, KOMPAS.com - Akses masuk untuk publik ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dibuka mulai tanggal 15 September 2024.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga memastikan hal itu kepada Kompas.com, Senin (9/9/2024).

Menurut Danis, saat ini tengah dikerjakan pengaspalan infrastruktur konektivitas Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur, Grande, hingga Jalan Feeder.

"Masuk keluar IKN untuk publik akan lebih mudah. Selama ini kan kami tutup, nanti akan buka kembali tanggal 15 September," ujar Danis.

Baca juga: Jelang Jokowi Ngantor di IKN, Istana Garuda Siap Difungsikan Kembali

Masyarakat dapat masuk ke IKN setelah melakukan registrasi melalui sebuah aplikasi yang dapat diunduh dari App Store maupun Play Store.

Termasuk para pemandu tour IKN juga akan disiapkan, serta titik-titik destinasi yang menjadi point of interest dari pengunjung.

Terkait batasan pengunjung, Danis berencana akan menggelar rapat koordinasi bersama Otorita IKN (OIKN) pada Kamis (12/9/2024).

"Kami perkirakan jumlah pengunjung akan mencapai ribuan orang. Hal ini mengacu pada kunjungan di Titik 0 Kilometer. Nah, nanti akan kami atur agar seluruh masyarakat bisa terlayani dengan baik, termasuk kebutuhan apa saja," kata Danis.

Sumbu Kebangsaan KIPP IKNKOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Sumbu Kebangsaan KIPP IKN
Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggeber penyelesaian lanskap, dan penataan vegetasi di Kantor Kepresidenan yang mencakup Istana Garuda dan Istana Negara.

Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkantor di Istana Garuda pada 10 September hingga 19 Oktober 2024.

"Untuk beliau berkantor itu, Istana Garuda fungsi kantornya sudah siap 100 persen. Sebelum 17 Agustus 2024 lalu juga kan memang sudah digunakan untuk Sidang Kabinet," imbuh Danis.

Baca juga: DPR Setujui Anggaran OIKN Rp 27,8 Triliun, Terbesar Kedeputian Sarpras

Demikian halnya dengan Istana Negara, sudah dapat difungsikan sebagai ruang rapat kerja presiden bersama gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat lainnya.

Kemudian yang sedang dilengkapi juga adalah penyelesaian ekosistem perkantoran lainnya seperti gedung Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan dituntaskan dari lantai 3, 4, hingga 5.

Selanjutnya, infrastruktur yang akan dituntaskan adalah hunian untuk ASN yang terus digeber hingga 20 tower pada September ini atau paling lambat awal Oktober 2024.

Berikutnya adalah Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) yang sebelumnya hanya 14 unit yang siap digunakan, kini bertambah menjadi 20 unit dan pada Oktober nanti paripurna menjadi 36 unit.

Seluruh infrastruktur tersebut juga dilengkapi fungsi utilitas seperti air minum, listrik, AC, jaringan internet.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau