Keberlanjutan Program MBG di Balikpapan Tunggu Kepastian Pusat

NUSANTARA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balikpapan, Kalimantan Timur, telah berjalan dengan lancar melalui beberapa kali simulasi yang melibatkan berbagai instansi, termasuk Polri, TNI, dan CSR perusahaan.

Program MBG dimulai secara resmi pada Senin (17/2/2025) di tujuh sekolah yakni SDN 010, SDN 015, SDN 016, SMPN 26, SMPN 18, serta TK dan SD Nurul Ilmi dengan jumlah 3.300 siswa penerima manfaat. 

Namun, terkait anggaran untuk keberlanjutan program ini, masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

Baca juga: Program MBG di Balikpapan Dimulai, 3.300 Siswa Jadi Penerima Manfaat

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufiq menuturkan, siap mendukung program MBG dan berharap dapat terus berlanjut hingga menjangkau 60.000 siswa di Balikpapan, mulai dari TK hingga SMA.

"Harapan kami sebetulnya adalah ini terus berjalan, karena kami hanya penerima manfaat itu. Kalau misalnya BGN berhenti melakukan kegiatan ini berarti kan kita tidak bisa apa-apa," tutur Irfan, Senin (17/2/2025).

Terkait anggaran daerah untuk program ini, Kepala Badan Keuangan dan Anggaran Daerah Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan, masih menunggu surat edaran dari Menteri Dalam Negeri.

Namun, ia memperkirakan bahwa daerah akan berkontribusi sekitar Rp 100 miliar-Rp 150 miliar yang berasal dari efisiensi sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Baca juga: Balikpapan Penyangga IKN Tingkatkan Kualitas Budaya Agar Dikenal Dunia

"Ini kami masih menunggu surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. Tapi pastilah yakin bahwa nanti daerah juga punya kontribusi. Cuma besarnya berapa kita masih belum tahu karena harus menunggu surat edaran dulu dari Menteri Dalam Negeri," tutur Budi.

Ia menambahkan, alokasi anggaran dari daerah sendiri sudah disiapkan, namun besarannya masih belum bisa dipastikan karena harus menunggu surat edaran dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan pemanfaatan inpres.

"Saat ini masih menggunakan APBN. Namun, sekali lagi kami nunggu surat edaran, karena tindak lanjut dari inpres itu sendiri terhadap persentasenya, besaran rupiahnya itu nanti saya yakin akan muncul di Mendagri," jelas Budi.

Sekretaris Kota Balikpapan Muhaimin juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dengan keberlanjutan program ini.

"Komunikasi kami dengan BGN ini harus jalan terus sampai dengan semua tercover," ujarnya.

Dengan adanya kejelasan terkait anggaran dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program MBG ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat yang besar bagi anak-anak di Balikpapan.