Biaya Perawatan Infrastruktur IKN Tembus Rp 300 Miliar

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkirakan kebutuhan anggaran untuk perawatan infrastruktur di IKN mencapai Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar.

"Sekitar Rp 200-Rp 300 miliar," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

Basuki menjelaskan bahwa anggaran pemeliharaan ini sepenuhnya masih akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Otorita IKN ditetapkan sebagai Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus), yang ditargetkan bisa terbentuk pada 2028.

Sementara Otorita IKN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 16,13 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Basuki menyampaikan bahwa pagu indikatif anggaran Otorita IKN untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,05 triliun.

"Sehubungan dengan penyesuaian anggaran 2025 itu, maka untuk tahun 2026 kami juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 16,13 triliun," kata Basuki.

Dengan penambahan tersebut, total kebutuhan anggaran Otorita IKN tahun 2026 mencapai Rp 21,18 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai senilai Rp 423 miliar yang digunakan antara lain untuk membayar gaji dan tunjangan melekat bagi ASN Otorita IKN, termasuk 574 CPNS baru.

Dengan penambahan tersebut, jumlah pegawai Otorita IKN kini mencapai 1.170 orang yang seluruhnya sudah berada di lokasi IKN.

Selain itu, dana tersebut juga mencakup belanja operasional senilai Rp 158 miliar guna menunjang tugas dan fungsi unit organisasi, serta belanja non-operasional sebesar Rp 4,48 triliun.

Belanja non-operasional ini sebagian besar ditujukan untuk pembangunan fisik lanjutan yang dilaksanakan Otorita IKN pada 2025 serta pengelolaan aset dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pekerjaan fisik di IKN pada 2025 dilaksanakan oleh tiga lembaga. Kementerian PU menyelesaikan pekerjaan yang sudah terkontrak dan masuk multi years contract seperti jalan tol, Masjid Negara, Istana Wakil Presiden, dan jalan di KIPP.

Sementara Kementerian PKP menyelesaikan 47 tower hunian yang sedang dibangun. Adapun Otorita IKN melaksanakan proyek yang benar-benar baru.

Otorita IKN saat ini juga tengah mempersiapkan pembangunan perkantoran dan hunian legislatif dan yudikatif beserta ekosistemnya, serta pengembangan akses jalan menuju WP 1 ke WIP 2 dan 3 untuk mendukung iklim investasi.

Adapun kebutuhan anggaran Otorita IKN hingga tahun 2028 telah ditetapkan sebesar Rp 48,8 triliun, sesuai persetujuan Presiden sejak Januari 2025.

Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan tahap kedua IKN, termasuk pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, dan fasilitas pendukungnya.