IKN Siap Huni? Sufmi Dasco Nilai Pembangunan Sesuai Anggaran

NUSANTARA, KOMPAS.com – Isu kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur terus menjadi sorotan, terutama terkait kesiapan pembangunan dan alokasi anggaran.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pemerintah sudah memiliki target jelas terkait pembangunan dan kesiapan perpindahan tersebut.

"Setelah kita lihat-lihat juga di sana, kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Diwartakan Antara, Dasco menekankan bahwa pembangunan IKN telah berjalan berdasarkan undang-undang yang ada dan perencanaan yang telah diputuskan sesuai dengan anggarannya.

Baca juga: Gibran Berkantor di IKN atau Papua? Ini Suara Dede Yusuf

Artinya, progres di lapangan diupayakan sejalan dengan ketersediaan dana yang dialokasikan negara.

Namun, terkait percepatan pembangunan dan perpindahan, Dasco mengakui perlunya melihat kesiapan anggaran terkini.

Ia sendiri belum mengetahui secara pasti kondisi anggaran yang akan dialokasikan negara untuk IKN pada tahun 2026.

"Saya belum tahu yang 2026 ini apakah anggarannya nambah atau enggak, tapi ada target-target dari pemerintah kapan kesiapan pindahnya juga itu ada targetnya. Kita ikuti aja," tuturnya.

Wapres Pindah Duluan

Sebelumnya, Partai NasDem melontarkan pandangan tegas terkait urgensi pemindahan ibu kota.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, berpendapat pemindahan IKN perlu dimulai dari Wakil Presiden (Wapres) yang berkantor dan menempati gedung yang sudah terbangun di Kalimantan Timur.

Saan Mustopa beralasan bahwa pemerintah perlu segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan ibu kota ke IKN.

Hal ini, menurutnya, krusial mengingat pembangunan IKN sudah menghabiskan anggaran negara ratusan triliun rupiah.

Baca juga: Revisi Desain Gedung Legislatif-Yudikatif IKN Sudah di Tangan Otorita

"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun," kata Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Desakan dari Partai NasDem ini menunjukkan adanya harapan agar IKN segera difungsikan secara konkret, diawali dengan kehadiran sosok pejabat tinggi negara dan lembaga prioritas di sana.

Ini juga menjadi sinyal agar investasi besar yang telah digelontorkan untuk pembangunan IKN dapat segera memberikan dampak nyata dalam roda pemerintahan.