Alarm Merah Inflasi IKN Berbunyi, BI Kaltim Siapkan Jurus 4K

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki fase krusial: IKN resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik 2028, ditandai dengan persetujuan anggaran Rp 6,2 triliun untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada tahun 2025 dan 2026.

Namun, lonjakan pembangunan masif ini membawa konsekuensi ekonomi yang tak terhindarkan yakni tekanan inflasi yang mengkhawatirkan.

Baca juga: Menkeu Baru, BI Kaltim Ungkap Strategi Jaga Ekonomi Daerah

Bank Indonesia Kalimantan Timur (BI Kaltim) langsung merespons dengan mengaktifkan Strategi 4K untuk memitigasi risiko lonjakan harga, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), lokasi inti IKN.

Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto, menegaskan bahwa penambahan pekerja konstruksi dan gelombang kedatangan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan meningkatkan permintaan secara drastis, yang jika tidak dikendalikan, dapat memicu inflasi tinggi.

PPU Sudah Jadi 'Hotspot' Inflasi

Kekhawatiran BI bukan tanpa dasar. Data inflasi year-on-year (y-on-y) per Agustus 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di mana IKN berada, sudah menjadi daerah dengan tekanan harga tertinggi di Kaltim dengan angka inflasi 2,99 persen dan Indeks Harga Konsumen (IHK) 108,91.

Baca juga: BI Balikpapan Siap Terbangkan Pembatik Lokal Menuju Panggung KKI 2026

Angka ini melampaui Provinsi Kaltim yang tercatat 1,79 persen untuk inflasi, dan 108,54 untuk IHK, dan Kota Balikpapan dengan catatan 1,31 persen inflasi, dan 108,66 untuk IHK.

Budi menerangkan, inflasi di PPU didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan jumlah mulut yang harus diberi makan dari para pekerja dan ASN yang baru pindah.

Jurus 4K: Strategi BI Menyelamatkan Daya Beli IKN

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari pembangunan gedung legislatif, yudikatif, dan gelombang ASN yang akan bertugas (yang saat ini sudah ada ±1.200 orang dan akan terus bertambah), BI Kaltim bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengimplementasikan Strategi 4K yang komprehensif.

Rinciannya, Keterjangkauan Harga yakni memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Baca juga: BI Rate Turun, Sektor Properti dan Otomotif Balikpapan Kian Menggeliat

Kemudian Ketersediaan Pasokan, dengan menjamin stok pangan dan kebutuhan sekunder/tersier cukup untuk menampung lonjakan permintaan.

Selanjutnya Kelancaran Distribusi, dengan mengatasi hambatan logistik dari daerah penghasil ke IKN.

Terakhir, Komunikasi Efektif melalui penyampaian informasi yang transparan kepada publik untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Strategi 4K diperkuat dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui serangkaian langkah operasional.

Baca juga: Financial Center IKN Dipercepat, BI: Fungsi Pembiayaan Paling Penting

Di antaranya Intervensi Pasar dengan melanjutkan distribusi beras SPHP Bulog dan menggelar pasar murah untuk komoditas pangan bergejolak, seperti cabai rawit, cabai merah, dan sayuran.

Koordinasi Antar-Daerah melalui intensifikasi kerja sama dengan daerah lumbung pangan seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan untuk menjamin pasokan lancar ke PPU.

Peningkatan Produksi Lokal dengan mendorong peningkatan produksi pertanian di sekitar IKN untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

"Tujuan akhir dari upaya ini adalah memastikan inflasi tidak menanjak tajam meskipun pertumbuhan ekonomi di IKN meningkat secara signifikan," usar Budi, dikutip Kompas.com, Minggu (28/9/2025).

IKN harus menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi cepat tanpa mengorbankan stabilitas harga bagi penduduknya.