Menkeu Baru, BI Kaltim Ungkap Strategi Jaga Ekonomi Daerah

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan segera menjadi pusat pemerintahan baru, menjadikan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai sorotan utama.

Dengan penetapan IKN, perhatian publik terhadap stabilitas ekonomi daerah, khususnya Kaltim, semakin besar.

Berbagai pihak mempertanyakan bagaimana kebijakan pemerintah pusat, terutama di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa akan memengaruhi Kaltim.

Baca juga: Kaltim Bangga Punya 3 Gerbang Udara: SAMS, APT Pranoto, dan VVIP IKN

Kepada Kompas.com, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Timur Budi Widihartanto memberikan pandangan komprehensif.

Budi menekankan sinergi dan koordinasi yang kuat sebagai kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi baik di tingkat daerah, maupun Nasional.

Koordinasi Intensif

Meskipun tidak memiliki kapasitas untuk menilai kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena jabatannya yang masih seumur jagung, Budi meyakini bahwa segala kebijakan yang diambil telah melalui pertimbangan matang.

BI, bersama Kementerian Keuangan, senantiasa berkomunikasi intensif, baik secara bilateral maupun dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Baca juga: BPN Kaltim Gaspol Evaluasi dan Pengadaan Lahan Tol Akses IKN

"Koordinasi ini dirancang untuk mengantisipasi berbagai dampak, mulai dari inflasi, nilai tukar Rupiah, hingga pembiayaan fiskal," ujar Budi, Rabu (10/9/2025).

BI juga menghormati wewenang Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, sambil memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah berlandaskan kajian mendalam dan praktik terbaik global.

Di tingkat daerah, sinergi ini juga terjalin kuat. BI Kaltim berkoordinasi erat dengan perwakilan Kementerian Keuangan setempat, seperti Kanwil DJPB, Kanwil Ditjen Pajak, dan Bea Cukai.

"Bersama dengan Bappeda, Biro Ekonomi, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), kami terus memantau pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kondisi fiskal daerah," imbuh Budi.

Inovasi Daerah dan Peran BI Kaltim

Dengan keterbatasan anggaran dari dana transfer pusat, pemerintah daerah Kaltim dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam mencari sumber pendapatan.

Hal ini harus dilakukan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, namun tetap mampu menarik investasi, baik dari investor lokal maupun asing.

Baca juga: Perkuat Pasokan Listrik IKN, Kaltim Sambut Investasi PLTA Rp 3 Triliun

Dalam hal ini, BI Kaltim memainkan peran penting melalui berbagai inisiatif, yakni:

• Tim Regional Investor Relation Unit (RIRU) Kaltim: Fokus pada peningkatan investasi di daerah.
• Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD): Mendorong digitalisasi keuangan daerah.
• Sinergi dengan OJK dan Industri Keuangan: Mempercepat akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD).

Selain itu, pertukaran data dan kajian pendukung juga menjadi pondasi penting. BI Kaltim secara rutin menyusun Laporan Perekonomian Provinsi (LPP), sementara Kementerian Keuangan merilis Kajian Fiskal Regional (KFR).

Baca juga: Rahasia Jalan di Kaltim Tahan Banting: Cakar Ayam Modifikasi

"Komitmen bersama ini memastikan stabilitas makroekonomi daerah dapat terjaga, sehingga turut mendukung stabilitas makroekonomi nasional," imbuh Budi.

BI Kaltim menekankan bahwa sinergi dan komunikasi yang baik dalam koridor KSSK menjadi kunci utama.

Hal ini memastikan potensi sentimen negatif dapat dihindari, sehingga keberlanjutan pembangunan, terutama di Kaltim sebagai lokasi IKN, dapat berjalan dengan mulus.