November 2025, Perkantoran Legislatif dan Yudikatif Mulai Dibangun

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pasca diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan status Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan Indonesia, Otorita IKN bergerak cepat memasuki fase krusial pembangunan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif.

Langkah ini menandai kelengkapan fundamental konsep Trias Politica yang mencakup ekosistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Baca juga: IKN On The Track: Pemindahan ASN 16 Kementerian/Lembaga November 2025

Jika tahap pertama IKN fokus pada infrastruktur dasar, Istana Garuda, dan Istana Negara sebagai bahian dari ekosistem eksekutif, tahap kedua yang akan dimulai November 2025 ini adalah pembangunan institusi yang menopang demokrasi dan supremasi hukum.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan akselerasi pembangunan ini, dengan target penandatanganan kontrak hasil lelang dijadwalkan pada akhir Oktober hingga November 2025.

Jumlah pekerja konstruksi pun diprediksi melonjak dari 7.000 menjadi 20.000 orang untuk mengakselerasi proses ini.

Anggaran Jumbo dan Komitmen Desain Institusional

Pembangunan fisik ekosistem Legislatif dan Yudikatif dianggarkan mencapai total Rp 11,6 triliun untuk kontrak tahun jamak periode 2025–2027.

Baca juga: IKN Jadi Ibu Kota Politik, Komitmen Investasi Tembus Rp 255 Triliun

Hal ini sekaligus menegaskan komitmen negara untuk menghadirkan fasilitas pemerintahan yang modern dan representatif.

Detail proyek ekosistem legislatif:

• Luas lahan: 42 hektar
• Estimasi anggaran (2025-2027): Rp 8,5 triliun
• Fasilitas kunci: Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum.

Detail proyek ekosistem yudikatif:

• Luas lahan: 15 hektar
• Estimasi anggaran (2025-2027: Rp 3,1 triliun
• Fasilitas kunci: Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA).

Baca juga: Kapan KTP IKN Resmi Berlaku?

"Proses pembangunan kedua kompleks diperkirakan selesai dalam waktu 25 bulan, yang berarti kawasan ini siap beroperasi penuh untuk mendukung Pemindahan ASN ke Nusantara," ujar basuki, Rabu (29/10/2025).

Pembangunan IKN tidak hanya soal beton dan baja. Otorita IKN juga memprioritaskan kualitas hidup dan kerangka regulasi.

Dua aspek kunci yang disiapkan adalah:

1. Air Minum Layak Konsumsi (Potable Water)

Sebagai jaminan kelayakan relokasi ASN, IKN memastikan ketersediaan air baku berkualitas tinggi.

Infrastruktur air disiapkan melalui Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik, mampu menyediakan air baku 2.500 liter per detik.

Baca juga: IKN Diterpa Isu Kekeringan, Basuki Pastikan Pasokan Air Baku Aman