Menimbang Peluang Proyek Ambisius Kereta Lintas 3 Negara Menuju IKN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Wacana konektivitas infrastruktur di Borneo, atau Pulau Kalimantan, memasuki babak paling ambisius dengan munculnya proposal pembangunan jaringan kereta yang menghubungkan tiga negara, Brunei, Malaysia, dan Indonesia.

Proposal yang digulirkan oleh Menteri Transportasi Sarawak dan sebelumnya oleh perusahaan swasta Brunei, BrunEnergy, menawarkan janji konektivitas regional yang tak tertandingi.

Namun, di balik janji tersebut, tersembunyi tantangan geografis, finansial, dan birokrasi yang kompleks di pihak Indonesia.

Baca juga: Basuki Optimistis Istana Wapres di IKN Tuntas Akhir Desember 2025

Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, menyoroti bahwa realisasi proyek ini sangat bergantung pada keberanian pemerintah Indonesia dalam mengatasi hambatan domestik yang selama ini mengganjal pembangunan infrastruktur besar di luar Pulau Jawa.

"Sudah menjadi rahasia publik, pembangunan infrastruktur konektivitas di luar Pulau Jawa penuh dengan tantangan, tidak hanya soal dana, juga faktor geografis, dan kemauan kuat pemerintah," ujar Djoko kepada Kompas.com, Senin (15/12/2025).

Proposal Ambisius dan Urgensi Konektivitas IKN

Inisiatif pembangunan infrastruktur konektivitas berbasis rel ini dipicu oleh kesadaran bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai Ibu Kota baru harus memiliki aksesibilitas regional yang kuat.

Menteri Transportasi Sarawak, YB Dato Sri Lee Kim Shin, mengajukan proposal jaringan rel yang akan menyambungkan wilayahnya ke jantung IKN.

Sebelumnya, perusahaan swasta Brunei, BrunEnergy, juga menunjukkan minat terhadap pembangunan ini, menunjukkan adanya kepentingan bisnis lintas batas yang kuat.

Baca juga: Perang Lawan Mafia dan Sapu Bersih IKN, Otorita Siapkan Renstra 2026

Kedua rencana ini, menurut Djoko, sangat mungkin untuk diintegrasikan, bahkan mendorong pihak Brunei dan Malaysia untuk bertindak sebagai investor utama.

"Mereka memiliki kepentingan nyata dalam membuka akses ke pusat administrasi dan ekonomi baru Indonesia, IKN," cetus Djoko.

Djoko juga menekankan, tantangan terbesar bagi proyek kereta lintas negara ini justru berada di sisi Indonesia, terutama di Kalimantan.

Pertama, adalah jarak yang ekstrem. Dari perbatasan Malaysia (Sarawak) menuju IKN, jarak tempuh diperkirakan lebih dari 1.700 kilometer, dihitung dari titik terjauh. Sementara dari Brunei ke IKN mencapai lebih dari 2.600 kilometer.

Kedua, kondisi geografis sulit, di mana jalur yang akan dilewati bukan jalan biasa. Kawasan tersebut masih didominasi hutan lindung, perbukitan berbatu, dan jalur perbatasan yang sulit seperti di sekitar Malinau, di mana terdapat jurang yang memerlukan biaya konstruksi luar biasa besar.

Baca juga: Komisi XI DPR RI Restui Penuh Kelanjutan Pembangunan IKN

Djoko membandingkan kesulitan ini dengan proyek rel yang lebih pendek di Indonesia, "Bangun rel kereta di Aceh saja yang cuma 60 kilometer, enggak beres-beres, apalagi yang dari utara Borneo ke IKN yang ribuan kilometer itu".

Ia juga menyoroti lambatnya realisasi kereta api yang menghubungkan Bandara Sepinggan di Balikpapan ke IKN, sebuah jalur yang hanya 60 kilometer dan desainnya sudah matang.