Demi Ibu Kota Berkelanjutan dan Tangguh, Apakah Betul IKN Dibutuhkan?

Menurut Direktur Arsitektur Lanskap Urban+, sekaligus Sekretaris Jenderal Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI) Rahman Andra Wijaya, topik itu dinilai menjadi sebuah diskursus yang masih ramai hingga sekarang.

Apabila dalam posisi mengevaluasi kebijakan IKN, dia mengaku memiliki banyak versi jawaban.

Sebaliknya, Rahman juga memiliki jawaban lain sebagai orang yang tergabung dalam tim yang merancang "Nagara Rimba Nusa", konsep desain kawasan IKN.

"Namun kalau saya dalam dalam posisi sebagai perencana IKN, yang bisa saya lakukan adalah memberikan yang terbaik secara moral, secara produk, agar bisa berjalan di dalam koridor yang tepat," ujar Rahman dalam Webinar berjudul "Sustainable & Resilient City" pada Kamis (24/10/2024).

Lanjut dia, jika kembali membandingkan dengan menyelamatkan DKI Jakarta untuk menjawab tantangan sustainable and resilient city, tentu bisa saja dilakukan.

"Jawabannya pasti bisa, tapi pertanyaannya adalah apakah pemimpin-pemimpin kita punya cukup kesabaran untuk melakukan itu semua," ucapnya.

Rahman pun mencotohkan proses penyiapan suatu proyek yang memakan waktu lama. Mulai dari mendengarkan aspirasi warga terdampak, kejelasan sumber dan alokasi pendanaan, melahirkan ide desain, merancang desain, menyiapkan tender proyek, hingga pembangunan.

"Jadi misal ada isu normalisasi dan naturalisasi. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Normalisasi adalah karena kita butuh cepat, kalau naturalisasi kita punya banyak waktu, tinggal yang mana yang mau kita ambil. Jadi tidak pernah ada satu jawaban," jelasnya.

Namun satu hal yang pasti, lanjut Rahman, saat ini yang bisa dilakukan masyarakat ialah mengawal perkembangan pembangunan IKN agar tetap sesuai koridor sustainable and resilient city.

"Seberapa cepat (IKN bisa jadi sustainable and resilient city), kita bisa dorong. Itu perlu peran serta kita semua," pungkasnya.