Balikpapan Krisis Rumah Murah, Kebutuhan 25.000 Unit Tak Terpenuhi

Namun, harapan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak terancam pupus akibat dua tantangan krusial yang diungkapkan langsung oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo.

Bagus mengungkapkan bahwa kebutuhan rumah di seluruh Kaltim mencapai angka fantastis, yaitu 300.000 unit per tahun.

Balikpapan sebagai salah satu kota terbesar di Kaltim, menyumbang angka yang signifikan dengan kebutuhan 25.000 unit rumah per tahun.

Program Rumah Subsidi yang ditujukan bagi MBR dengan penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan (untuk pasangan suami istri) dengan harga sekitar Rp 180 juta per unit, menjadi tumpuan harapan.

Namun, di balik tingginya kebutuhan dan adanya program subsidi, terdapat dua tantangan besar yang menjadi batu sandungan utama.

Pertama adalah lahan semakin sempit, harga makin melesat. Inilah masalah klasik yang dihadapi banyak kota besar.

Keterbatasan lahan yang tersedia untuk pembangunan, ditambah dengan harga tanah yang terus meroket, membuat pembangunan rumah subsidi menjadi semakin sulit.

"Kalau harga lahan sudah melampaui batas, jelas tidak mungkin dibangun rumah subsidi," tegas Bagus, Senin (19/5/2025).

Kondisi ini memaksa pengembang untuk berpikir keras mencari solusi lahan yang terjangkau agar harga rumah subsidi tetap sesuai dengan ketentuan.

Kedua, bank lebih selektif dan MBR harus lolos berifikasi ketat. Jadi, meskipun pemerintah telah memfasilitasi pembiayaan melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bukan berarti MBR bisa langsung mendapatkan KPR subsidi.

Pihak perbankan tetap memiliki kewenangan penuh dalam melakukan seleksi kelayakan kredit.

"MBR tetap harus lolos verifikasi bank. Jika Kredit Pemilikan Rumah (KPR) disetujui, kata dia, maka bisa dilanjutkan," jelas Bagus.

Tak sedikit MBR yang akhirnya gagal memiliki rumah subsidi impian karena terkendala persyaratan perbankan.

Pengembang Swasta Jadi Ujung Tombak

Meskipun menghadapi tantangan yang tidak mudah, pengembang swasta tetap menjadi motor utama dalam pembangunan rumah MBR di Balikpapan.

Pemerintah daerah pun tidak tinggal diam. Bagus menegaskan Pemerintah Kota Balikpapan siap memberikan dukungan kepada pengembang, terutama dalam proses perizinan.

"Kami di daerah siap bantu pengembang bisa fokus ke pembangunan," cetusnya.

Pembangunan rumah subsidi merupakan bagian penting dari upaya nasional untuk menjawab tingginya kebutuhan perumahan.

Target Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tiga juta rumah per tahun secara nasional menjadi acuan bagi daerah untuk bergerak cepat.

Namun, tanpa solusi konkret terhadap masalah lahan dan persyaratan perbankan yang ketat, mimpi ribuan MBR di Balikpapan untuk memiliki rumah layak huni bisa jadi hanya angan-angan.

Akankah pemerintah pusat dan daerah mampu mengatasi tantangan ini demi mewujudkan keadilan sosial di bidang perumahan? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya