Kementerian PU Kebut Sisa Pekerjaan di IKN, Ada Istana Wapres

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyelesaikan proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digarap dengan skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC).

"Tetap kita selesaikan, yang PR (pekerjaan rumah) kita belum selesai kita selesaikan," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (03/10/2025).

Adapun proyek MYC yang masih digarap Kementerian PU, antara lain Jalan Tol IKN, Kantor Kementerian Koordinator, Masjid Negara IKN, Jalan Sumbu Kebangsaan, hingga Istana Wakil Presiden.

Berdasarkan catatan Kompas.com, terdapat 10 ruas konektivitas IKN baik tol maupun jalan bebas hambatan yang dibangun Kementerian PU, berikut daftarnya:

1. Tol IKN Seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balikpapan Samarinda (Balsam)
2. Tol IKN Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau
3. Tol IKN Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung
4. Tol IKN Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang
5. Tol IKN Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Simpang Riko
6. Tol IKN Seksi 6A Simpang Riko-Rencana Outer Ring Road IKN
7. Tol IKN Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI
8. Tol IKN Seksi 6C-1 Simpang 3 ITCI-Simpang 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP
9. Tol IKN Seksi 4A Simpang Tempadung-Outer Ring Road IKN 4B
10. Immersed Tunnel IKN Sungai Sepaku

IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik sudah terlihat.

Hal itu termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.

Di dalam beleid tersebut, tertuang beberapa rencana pemerintah untuk mewujudkan IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Pertama, terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN dan sekitarnya, yang tergambarkan dengan:

• Luas area kawasan inti pusat pemerintahan IKN dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektar;
• Persentase pembangunan gedung atau perkantoran di IKN mencapai 20 persen;
• Persentase pembangunan hunian atau rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN mencapai 50 persen;
• Cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan IKN mencapai 50 persen; dan
• Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN menjadi 0,74.

Kedua, terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, yang tergambarkan dengan:

• Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke IKN mencapai 1.700-4.100 orang; dan
• Cakupan layanan kota cerdas kawasan IKN yang mencapai 25 persen.

Fokus Bangun Ekosistem Legislatif dan Yudikatif

Keinginan sang Kepala Negara untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik juga pernah disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono usai Rapat Terbatas terkait IKN pada Selasa (21/01/2025).

"Beliau (Presiden Prabowo), mempunyai target bahwa pada tahun 2028 IKN sudah menjadi ibu kota politik," terang Basuki dalam keterangan pers.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Basuki mengaku OIKN ditugaskan untuk menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudikatif, baik kantor maupun huniannya.

Berdasarkan target, pembangunan kedua ekosistem tersebut bisa dirampungkan pada tahun 2027.