Proyek Jalan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Telan Rp 3 Triliun

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan prasarana dan sarana perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif resmi dimulai.

Hal ini ditandai lewat penandatanganan dua kontrak pembangunan infrastruktur pendukung kawasan tersebut pada Jumat (31/10/2025).

Lingkup pekerjaannya, meliputi pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT), mekanikal dan elektrikal, jalur pedestrian dan pesepeda, jembatan pelengkung, box culvert, serta dinding penahan tanah.

Untuk Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontraknya mencapai Rp 1,9 triliun dengan total panjang 6,418 kilometer. Adapun masa pelaksanaan pembangunannya berlangsung pada Oktober 2025 hingga Desember 2027.

Sementara Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A memiliki nilai kontrak sebesar Rp 1,1 triliun dengan total panjang 5,399 kilometer dan dikerjakan mulai Oktober 2025 hingga November 2027.

Kemudian juga dilakukan penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp 8,5 miliar yang mencakup perencanaan dan harmonisasi desain pembangunan, keterpaduan pelaksanaan, serta pengelolaan indikator kinerja untuk memastikan proyek berjalan efektif, efisien, terintegrasi dan sesuai prinsip keberlanjutan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya menjaga standar tinggi dalam pelaksanaan pembangunan.

"Ada tiga hal yang saya tegaskan untuk diperhatikan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat. Saya tegaskan bahwa seluruh penyedia jasa harus memenuhi tiga hal tersebut," ujar Basuki, dikutip dari keterangan resmi.

Dengan dimulainya pembangunan kawasan tersebut, Otorita IKN optimistis IKN bisa menjadi Ibu Kota Politik tahun 2028.

Roadmap Tahap 2

Tiga paket yang baru ditandatangani ini merupakan bagian dari Batch 2 pembangunan IKN Tahap 2, yang merupakan Multi Years Contract (MYC) atau Kontrak Tahun Jamak 2025-2027.

Pada fase ini, Otorita IKN bergerak membuka tender besar-besaran, yang mencakup:

• 13 Paket Konstruksi dalam proses tender: Meliputi pembangunan perkantoran Lembaga Legislatif, Yudikatif, dan ekosistem pendukungnya seperti infrastruktur sumber daya air dan jaringan perpipaan air minum.
• 12 Paket Manajemen Konstruksi/Supervisi: Juga dalam tahap tender untuk memastikan pengawasan ketat dan terintegrasi.