Pisau Bedah IAI: Koreksi Prabowo atas Desain IKN untuk Investasi Iklim

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, IKN memasuki fase "pendewasaan desain" yang lebih adaptif.

Sebuah pergeseran paradigma sedang terjadi: dari ambisi kemegahan fisik menuju urgensi ketahanan iklim yang berbasis pada kecerdasan ekologis.

Intervensi Presiden terkait desain Kompleks Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif pun memicu diskursus menarik di ruang publik, politik, maupun kalangan profesional.

Banyak yang bertanya: Apakah ini merupakan interupsi terhadap hasil sayembara yang sudah final, atau justru sebuah langkah visioner untuk memastikan IKN tidak menjadi "hutan beton" yang gagal bernapas?

Desain Sebagai Organisme yang Berevolusi

Secara historis, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN adalah produk intelektual dari sayembara arsitektur Nasional tahun 2022.

Desain tersebut telah melewati kurasi ketat hingga mencapai tahap Detail Engineering Design (DED).

Namun, arsitektur di level ibu kota negara tidak pernah bersifat final hingga ia benar-benar mampu merespons tantangan tapaknya.

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ar. Georgius Budi Yulianto, IAI., AA, atau yang akrab disapa Boegar, memberikan perspektif akademik yang mencerahkan.

Baginya, langkah Presiden Prabowo bukanlah sebuah pembatalan, melainkan penyempurnaan yang esensial.

Boegar juga menekankan, dalam perspektif perencanaan kota, desain IKN tidak boleh kaku atau statis. Ia harus adaptif terhadap tantangan ekologis nyata.

"Permintaan Presiden untuk menambah area hijau dan embung harus dipahami sebagai upaya sinkronisasi antara desain bangunan dengan mitigasi tantangan mikroklimat ekstrem di Kalimantan," ujar Boegar saat dihubungi Kompas.com, pada Sabtu (17/01/2026).

Mitigasi Karhutla sebagai Benteng Ekologis

Koreksi atas desain yang diminta Presiden Prabowo berakar pada realitas geografis. Sebagaimana diketahui, Kalimantan memiliki karakteristik lanskap berhutan yang rentan terhadap kekeringan musiman dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta (Kamis, 15/01/2026).

Dia menegaskan bahwa Presiden sangat memperhatikan detail dan fungsi. Penambahan embung bukan sekadar elemen estetika lanskap, melainkan bertujuan untuk menciptakan cadangan air alami dan menyeimbangkan iklim mikro.

"Di wilayah dengan potensi kebakaran hutan tinggi, ketersediaan air dan kelembapan udara yang terjaga adalah kunci keamanan wilayah," jelas Prasetyo.

Respons teknis atas arahan ini pun mulai terwujud. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, telah melaporkan implementasi metode sensor panas di titik-titik strategis KIPP guna mendeteksi dini potensi titik api.

Langkah ini sekaligus merupakan wujud integrasi antara teknologi cerdas dan manajemen lanskap.

Menimbang Investasi Lingkungan

Memang, perubahan desain pada tahap DED membawa implikasi pada penambahan anggaran konstruksi maupun biaya pemeliharaan.

Namun, jika dilihat dengan kacamata ekonomi keberlanjutan, argumen "beban anggaran" menjadi tidak relevan jika dibandingkan dengan risiko kegagalan ekologis di masa depan.

Boegar menegaskan bahwa biaya tambahan ini adalah bentuk investasi untuk masa depan.

"Langkah ini sejalan dengan prinsip climate-resilient city. Efisiensi energi dari gedung yang dikelilingi vegetasi dan air, yang secara alami menurunkan suhu udara, akan jauh lebih besar manfaatnya secara finansial dalam jangka panjang dibanding biaya konstruksi saat ini," tambahnya.

Adapun kunjungan kerja Presiden Prabowo pada 12-13 Januari 2026 lalu memperjelas garis waktu pembangunan.

Bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden melakukan inspeksi mendalam pada infrastruktur KIPP  termasuk Istana Negara dan Kantor Sekretariat Kabinet.

Presiden menekankan percepatan pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif dengan target operasional penuh pada tahun 2028.

Ini adalah pesan kuat kepada komunitas internasional bahwa Indonesia tidak hanya membangun kota cerdas (smart city), tetapi juga "Ibu Kota Politik" yang tangguh menghadapi perubahan zaman.

Seskab Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa seluruh elemen pemerintahan kini bekerja dalam ritme yang sama untuk menerjemahkan koreksi Presiden menjadi aksi nyata.

"Kepala Otorita IKN telah berkonsultasi secara intensif mengenai masukan Presiden saat kunjungan kemarin. Fokus kita adalah memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana namun tetap memiliki kelenturan untuk terus diperbaiki demi kebaikan publik," ungkap Teddy pada Kamis (15/01/2026).