Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Sulawesi Barat, Bangunan-bangunan Megah di IKN Tak Akan Ada

Kompas.com, 6 September 2024, 18:18 WIB
Add on Google
Hilda B Alexander

Penulis

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kehadiran Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dianggap penting dan krusial. 

Kendati usianya baru 20 tahun, namun provinsi dengan ibu kota Mamuju ini sangat signifikan dalam ikut merealisasikan gedung-gedung megah di IKN.

Sebut saja Istana Garuda, Istana Negara, Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, ibarat pepatah kuno it takes village to raise a child, IKN butuh sekampung untuk dirawat dan dibesarkan.

Baca juga: Pembangunan Sistem Pertahanan di IKN Perlu Dipercepat

Termasuk oleh salah satunya Provinsi Sulbar yang memiliki potensi luar biasa besar. Sulbar ikut berkontribusi besar membangun IKN melalui pengiriman pasir, kayu, batu, dan lain-lain dari Majene dan Mamuju.

"Tanpa Sulbar, IKN tak akan ada. Kami butuh Sulbar dalam mendukung terciptanya ekosistem hunian, energi, transportasi, pengolahan air dan limbah, infrastruktur, serta pangan agar kami yang tinggal di IKN bisa terus hidup," ungkap Agung kepada Kompas.com, usai acara West Sulawesi Investment Forum 2024, di Balikpapan, Jumat (6/9/2024).

Terlebih dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024 makin mengukuhkan kontribusi Sulbar sebagai kota mitra bagi IKN. 

Beleid ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN.

Hal senada dikatakan Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik yang berpendapat bahwa peran Sulbar sangat penting demi terciptanya koneksi three cities IKN.

Baca juga: Terus Digeber, Progres Balai Kota dan Pusat Data IKN 28,98 Persen

"IKN, khususnya Kaltim sangat membutuhkan Sulbar yang kaya akan sumber daya alam (SDA) terutama pangan, dan komoditas pertanian lainnya," ujar Akmal. 

Oleh karena itu, Sulbar harus mampu memanfaatkan peluang investasi dengan adanya pembangunan IKN di Kaltim.

Terutama ekonomi hijau, ekonomi biru, energi terbarukan, dan ekonomi sirkular. 

IKN dan Kaltim, lanjut Akmal, membutuhkan banyak hal dari Sulbar. Hanya, harus dipayungi regulasi yang lengkap.

Misalnya peluang antar sektor privat atau swasta dalam relasi business to business antara BUMD Kaltim dan BUMD Sulbar.

Baca juga: Progres Masjid Negara IKN 18,7 Persen, Rampung Desember 2024

Kemudian relasi antar pemerintah atau government to government (G to G) yang harus dipayungi dengan semacam nota kesepahaman (Mo).

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau