Magnum Resort Nusantara Dibangun 2025, Tunggu Perizinan OIKN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberikan ultimatum kepada para investor untuk memulai pembangunan 18 bulan sejak yang kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani.

Batas waktu ini diberlakukan dengan tujuan untuk menjaga kredibilitas dan keberlangsungan investasi di IKN.

Selain itu, juga untuk memastikan lahan yang dialokasikan untuk investasi, benar-benar digunakan sesuai dengan perencanaan pembangunan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastrukur dan Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga menekankan, jika dalam kurun waktu 18 bulan tersebut pembangunan belum dimulai, akan dilakukan pengingat secara resmi kepada pihak terkait sebagai langkah awal.

Baca juga: Ini Konsekuensi Bagi Investor yang Tak Kunjung Bangun Proyek di IKN

"Ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan menghindari penelantaran lahan," tegas Danis kepada Kompas.com, Jumat (15/11/2024).

Salah satu investor yang telah menandatangani PKS dan melakukan groundbreaking di IKN adalah Magnum Estate.

Kelompok usaha yang berbasis di Bali ini akan mengembangan hunian mewah eksklusif berkonsep resor dengan nama Magnum Resort Nusantara.

Saat ini, perusahaan sedang mempersiapkan proyek dengan estimasi nilai investasi Rp 800 miliar tersebut.

Magnum Co-founder Magnum Resort Igor Maximov kanan, sedans menjelaskan proyek Magnum Resort Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo

Magnum Resort Nusantara menempati lokasi utama di jantung IKN. Proyek ini mencakup ruang komersial canggih dan apartemen sekelas hotel bintang 5.

Konstruksi fisik akan dimulai pada tahun 2025, setelah seluruh perizinan dan persetujuan pembangunan diperoleh.

Baca juga: UPDATE IKN: Pembangunan Terus Digeber, Batch I Tembus 94,4 Persen

"Saat ini, kami sedang mempersiapkan proyek tersebut. Persetujuan dan perolehan perizinan masih dalam proses," ungkap Igor.

Dia memastikan, sepenuhnya mendukung ambisi pemerintah untuk mendorong Indonesia menjadi salah satu dari 5 ekonomi global teratas pada tahun 2045 dan bertujuan untuk menciptakan bangunan ikonik yang tidak hanya melambangkan kemajuan dan inovasi tetapi juga menjadi daya tarik utama di IKN.

Magnum Estate merupakan satu di antara lima investor swasta yang meresmikan groundbreaking ke-8 pada September 2024 lalu.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Jalur pedestrian di antara Kantor Kompleks Kementerian Koordinator 2 dan Plaza Seremoni, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN)

Adapun hingga groundbreaking ke-8 realisasi investasi swasta di IKN mencapai Rp 58,4 triliun.

Berikut daftar lengkap proyek investasi dari total 8 tahapan groundbreaking:

Groundbreaking ke-1

• Swissôtel Nusantara, tuntas dan operasional
• Vasanta Hotel Nusantara by Vasanta Group belum dibangun
• RS Abdi Waluyo Nusantara, tahap konstruksi

Groundbreaking ke-2

• RS Hermina, beroperasi
• Pakuwon Nusantara Superblock by Pakuwon Group (mal, tiga hotel, dan ballroom), belum dibangun
• Nusantara Intercultural School (NIS), konstruksi
• RS Mayapada by Mayapada Group, beroperasi
• Astra Biz Center IKN by Yayasan Pendidikan Astra, belum dibangun
• PLN Hub by PT PLN (Persero), konstruksi

Groundbreaking ke-3

• Nusantara Superblock (pusat belanja, hotel bintang 4, perkantoran, fasilitas olahraga, dan apartemen) by PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
• Pulau Suaka Orang Utan by Yayasan Arsari Djojohadikusumo, pengembangan
• The Pakuwubono (apartemen) by PT Pakubuwono Mandiri Investama, belum dibangun
• BSH Community Hub (restoran, Qubika Boutique Hotel, apartemen, dan pusat jajan) by Karya BSH Mandiri, konstruksi Qubika Boutique Hotel
• Grand Lucky by PT Mitra Belanja Anda (MBA), belum dibangun
• Transportasi Ramah Lingkungan by PT Blue Bird Tbk, konstruksi

Groundbreaking ke-4

• SUN Hub by PT Sentra Unggul Nusantara, belum dibangun
• Nusantara Warehouse Park by PT Wulandari Bangun Laksana Tbk, belum dibangun
• Jambuluwuk Nusantara Hotel by Jambuluwuk Hotel and Resorts, belum dibangun

Groundbreaking ke-5

• Mandiri Digital Service by PT Bank Mandiri Tbk, belum dibangun
• BRI International Microfinance Center by PT BRI Tbk, belum dibangun
• BNI Digital Banking bt PT BNI Tbk, belum dibangun
• Telkom Smart Office by PT Telkom Indonesia Tbk, belum dibangun

Groundbreaking ke-6

• Bina Bangsa School, belum dibangun
• Universitas Gunadarma Program Studi Doktor Internasional, belum dibangun
• Sekolah Islam Al-Azhar Summarecon Nusantara, belum dibangun
• Nusantara Sustainability Hub by Pertamina dan Bakrie Group, belum dibangun
• Botanical Garden by Konsorsium Nusantara, belum dibangun
• Arena Lifestyle F&B, belum dibangun
• Central Telecommunication Office by PLN Icon Plus, konstruksi
• Kantor BTN by PT BTN Tbk, belum dibangun

Groundbreaking ke-7

• Kawasan mixed use (Grand Whiz Hotel, Nusantara Quarter Apartment, dan Royale Nusantara Golf and Residence) by Intiland Development, belum dibangun
• BCA Office by PT Bank Central Asia Tbk, belum dibangun
• Swiss-belhotel IKN by PT Papua Hotel Internasional, belum dibangun
• Nusantara International Convention Center and Hotel by PT Royal Golden Eagle, belum dibangun

Groundbreaking ke-8

• Delonix Nusantara by Delonix Bravo Investment, belum dibangun
• AIS Nusantara by Australian Independent School, belum dibangun
• Teras Hutan Ibu Kota Nusantara by Plataran, belum dibangun
• Magnum Resort Nusantara by Magnum Estate, belum dibangun
• D'Prima Hotel Nusantara by PT Primahotel Management Indonesia, belum dibangun

Pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan kompensasi kepada korporasi yang berminat berinvestasi di IKN yang diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasiltias Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Insentif dan kompensasi tersebut antara lain: Pajak penghasilan badan (PPh) badan sebesar 0% selama 10 tahun, Pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar 0%, Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 0%, Bea masuk sebesar 0%, Pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 0% selama 10 tahun.