Para Petinggi Bank Terkemuka Kumpul di Jakarta, Bahas Percepatan IKN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berkomitmen mempercepat progres investasi sektor perbankan guna mendukung pembangunan IKN.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan dengan sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia, di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Mereka adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bankaltimtara, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), serta PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Baca juga: Rusun ASN IKN Dilengkapi Fully Furnished, April 2025 Bisa Diisi

Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Percepatan pembangunan layanan perbankan menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke IKN.

Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026, guna mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, sarana dan prasarana di IKN sudah disiapkan.

Baca juga: Tahun 2027, Balikpapan Bakal Punya Tol Layang Menuju IKN

"Bapak Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN pada 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan," tutur Basuki.

Lebih lanjut, Basuki juga menjelaskan Presiden Prabowo telah menyampaikan dalam forum internasional G20 terkait perpindahan Ibu Kota Negara.

Presiden dan DPR juga telah mengesahkan status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) melainkan menjadi Daerah Khusus (DK) dan menyampaikan pembangunan Masjid Negara di IKN pada 2025.

Hal ini diperkuat Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang mengonfirmasi bahwa Presiden akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, dan akan menjadi tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di IKN.

Harapannya, pembahasan progres ini dapat mempercepat realisasi investasi sektor perbankan di IKN serta menciptakan ekosistem perekonomian yang inklusif bagi pengembangan Ibu Kota Negara yang modern.