Pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, Menuju Ibu Kota Politik 2028

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus melaju sebagai bagian dari visi Indonesia 2045 untuk menciptakan kota dunia yang inklusif.

Dengan target menjadi ibu kota politik pada 2028, pemerintah melalui Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama menyelesaikan infrastruktur fisik.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menuturkan, saat ini pembangunan IKN tahap II melibatkan tiga instansi utama yakni Kementerian PU, Kementerian PKP, dan Otorita IKN.

Baca juga: Deretan Infrastruktur IKN Siap Digunakan ASN, Ini Rinciannya

Kementerian PU fokus menyelesaikan proyek multiyears yang dimulai sejak 2022, seperti jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, pengolahan air limbah, dan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Anggaran sebesar Rp 10,1 triliun telah dialokasikan untuk menuntaskan proyek-proyek ini, dengan blokir anggaran resmi dibuka pada 15 Oktober 2024, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

Sementara itu, Kementerian PKP, di bawah Menteri Maruarar Sirait, akan membangun lima tower rumah susun (rusun) tambahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.

Sebanyak 27 tower rusun di IKN juga telah siap diresmikan, menunjukkan komitmen untuk mendukung kebutuhan hunian ASN yang akan pindah secara bertahap mulai 2025.

Otorita IKN sendiri bertanggung jawab atas proyek baru, termasuk lelang senilai Rp 5,3 triliun yang telah dibuka blokir anggarannya.

Proyek ini mencakup pembangunan jalan di KIPP (1A, 1B, 1C) senilai Rp 3,4 triliun, penataan kawasan Sepaku agar tidak menjadi kumuh, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Baca juga: Boy Thohir Bangun Taman Safari IKN, Desain Dikonsultasikan ke Presiden

Lelang untuk proyek-proyek ini telah dimulai, dengan target penandatanganan kontrak pada pertengahan Mei 2025.

"Selain itu, Otorita IKN juga akan menangani pembangunan ekosistem legislatif (DPR, MPR, DPD) dan yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial), termasuk kantor dan hunian, yang akan ditenderkan setelah kontrak proyek awal selesai," urai Basuki menjawab Kompas.com, Rabu (23/4/2025).

Selain anggaran APBN, pembangunan IKN didukung oleh skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 132 triliun.

Proyek KPBU mencakup pembangunan jalan, Multi Utility Tunnel (MUT), 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Investor dari Indonesia, Malaysia (IJM), dan China Harbor Engineering Company (CHEC) turut berkontribusi, menunjukkan minat global terhadap IKN.

Investasi swasta murni juga mulai mengalir untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan sektor makanan-minuman, dengan groundbreaking tahap kesembilan senilai Rp 6,49 triliun.