Pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, Menuju Ibu Kota Politik 2028

Total investasi yang telah terealisasi hingga 2024 mencapai Rp 58,4 triliun dari delapan tahap groundbreaking.

Pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus IKN

Paralel dengan pembangunan fisik, Otorita IKN bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mempersiapkan pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 3 Tahun 2022.

Pemdasus ini akan memberikan otonomi khusus kepada IKN sebagai ibu kota politik, dengan status hukum yang berbeda dari daerah lain.

Persiapan saat ini mencakup inisiasi wilayah, pengendalian pembangunan, dan pengkodean wilayah (WT). Proses ini masih dalam tahap awal, dengan target mendukung deklarasi IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

Baca juga: Melalui Diaspora, Banyak Investor Asing Minati Sektor Pendidikan di IKN

Basuki menegaskan bahwa pembentukan Pemdasus merupakan langkah strategis untuk memastikan IKN berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan yang mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Kami sudah mulai persiapan untuk pembentukan pemerintahan baru ini, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Deklarasi IKN pada 2028 akan menjadi milestone utama, menandai kesiapan IKN sebagai ibu kota politik yang lengkap dengan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.

Untuk mendukung operasional IKN, pemerintah menargetkan pemindahan ASN secara bertahap mulai 2025.

Sejak 1 Maret 2025, sekitar 500 ASN Otorita IKN telah pindah ke IKN, dan tambahan 582 ASN dijadwalkan tiba pada Juni 2025.

Otorita IKN memastikan kesiapan hunian, kantor, serta fasilitas pendukung seperti air, listrik, dan pertokoan untuk menunjang kehidupan ASN.

Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif

Basuki juga memaparkan, untuk infrastruktur legislatif dan yudikatif, termasuk gedung DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY, serta hunian untuk anggota dan hakim, akan mulai dibangun pada 2025.

Desain yang sebelumnya disusun Kementerian PUPR sedang direvisi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan pembentukan tim desain khusus untuk menangkap visi kepala negara.

Anggaran tahap kedua sebesar Rp48,8 triliun akan digunakan untuk menyelesaikan kompleks ini, termasuk ekosistem pendukung dan akses ke wilayah perencanaan (WP) 2.

Baca juga: Kongres Diaspora Indonesia Ke-8 di IKN, Dihadiri Politisi Australia

Basuki optimistis dalam menyelesaikan IKN, dengan catatan bahwa tantangan utama adalah pengawasan dan koordinasi.

“Kalau kegiatan fisik tidak terlalu rumit setelah programnya jelas. Tinggal melelang, mengerjakan, dan mengawasi,” ujarnya.