Isu Prostitusi Menggema di Gedung DPR, Sisi Kelam Megaproyek IKN

NUSANTARA, KOMPAS.com – Di tengah ambisi besar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kalimantan Timur, sebuah isu sosial pelik menyeruak ke permukaan, bahkan hingga ke Gedung DPR/MPR RI.

Praktik prostitusi di IKN, khususnya yang berbasis daring, menjadi bayang-bayang kelam di balik gemerlap megaproyek strategis nasional ini.

Sorotan dari parlemen hingga pengakuan di lapangan mengonfirmasi bahwa fenomena ini adalah realitas yang tak terhindarkan seiring masuknya ribuan pekerja konstruksi.

Baca juga: Otorita Tegaskan Tak Ada ASN yang Terlibat Prostitusi di IKN

Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, secara terbuka mengungkit maraknya penyakit masyarakat ini dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI pada Selasa (8/7/2025).

Unggahan dan pemberitaan mengenai praktik prostitusi daring yang tumbuh subur di sekitar IKN dianggap meresahkan.

Praktik "open BO" (booking online) melalui aplikasi kencan memang telah menjamur sejak pembangunan Tahap I IKN periode 2022-2024 digulirkan, seiring dengan kedatangan sekitar 27.000 pekerja konstruksi dari berbagai daerah.

Para pekerja yang jauh dari keluarga dan membutuhkan media pelampiasan aktivitas seksual menjadi target utama.

Pengakuan Warga dan Pemilik Penginapan

Fakta di lapangan memperkuat kekhawatiran ini. Sahari, pemilik guest house di Desa Bumi Harapan, Sepaku, mengakui keberadaan praktik prostitusi sejak pembangunan IKN dimulai.

Kepada Kompas.com, Rabu (9/7/2025), Sahari mengatakan bahwa para pelaku bukan warga lokal, melainkan pendatang.

"Sebelum ada IKN, Bumi Harapan relatif 'bersih' dari transaksi seksual. Ada, baru-baru ini saja," cetusnya, mengonfirmasi bahwa praktik ini sudah menjadi rahasia umum.

Baca juga: 8 Warung Prostitusi Dekat IKN Sudah Ditertibkan

Laporan TribunKaltim, bahkan memerinci tarif yang ditawarkan dalam transaksi seks ini berkisar antara Rp 400.000 hingga Rp 700.000 untuk sekali pertemuan dengan layanan penuh.

Lokasi eksekusi adalah warung remang-remang dan guest house di Desa Bumi Harapan dan sekitarnya, dengan tarif sewa Rp 350.000 hingga Rp 400.000 per malam.

Beberapa pekerja seks komersial (PSK) yang ditemui mengakui tingginya permintaan, bahkan bisa melayani belasan tamu sehari.

"Kadang bisa 10 orang sehari, capek sih, tapi duitnya juga lumayan," kata seorang PSK.

Mayoritas klien mereka adalah pekerja pendatang dari luar Kalimantan, dan jarang melibatkan warga lokal.

Baca juga: Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN Bertambah, Dibangun Intiland

Para PSK ini datang dari berbagai daerah seperti Makassar, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, hingga Jawa Tengah, tergiur oleh tingginya permintaan dan klien yang "royal".

Beberapa di antara mereka bahkan direkrut melalui perantara yang dikenal sebagai "mami," yang mengurus segala kebutuhan mulai dari tempat tinggal hingga mencarikan pelanggan.

Penertiban Tanpa Toleransi

Menanggapi fenomena ini, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) Otorita IKN yang terlibat dalam praktik prostitusi.

Ia menjelaskan bahwa aktivitas tersebut tidak berada di kawasan inti IKN, melainkan di daerah Sepaku, sekitar 3 kilometer dari pusat pembangunan.

Basuki mengakui bahwa praktik prostitusi memang pernah ditemukan pada bulan Ramadan lalu. Menindaklanjuti hal tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Satpol PP, dan Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN telah melakukan penertiban.

Baca juga: Otorita IKN Ajukan Tambahan Anggaran Tahun 2026 Rp 16,13 Triliun

"Ada 8 warung yang kami selesaikan waktu itu," kata Basuki pada Rabu (8/7/2025).

Meski warung-warung tersebut telah ditertibkan, Basuki tidak menampik kemungkinan praktik prostitusi berbasis daring adalah "daur ulang" dari aktivitas sebelumnya atau berpindah lokasi.

Ia memastikan bahwa operasi penindakan akan terus dilakukan secara terpadu bersama Polres Penajam Paser Utara (PPU) dan Satpol PP setempat.

"Bukan kami menutup-nutupi. Kalau memang ada, ya pasti kami tindak," tegas Basuki, menunjukkan komitmen Otorita IKN untuk memerangi praktik ilegal ini.

Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi pembangunan IKN, tidak hanya dari segi fisik namun juga sosial dan moral.

Koordinasi dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memastikan IKN benar-benar menjadi kota masa depan yang beradab.