IKN Kejar Tayang, 20.000 Pekerja Konstruksi Dikerahkan Bangun Tahap II

NUSANTARA, KOMPAS.com - Setelah merampungkan fondasi utama dan Istana Kepresidenan, Ibu Kota Nusantara (IKN) kini memasuki Fase II (2025–2028) dengan intensitas yang luar biasa.

Targetnya tidak main-main: seluruh prasarana dan sarana Trias Politika yang mencakup kompleks perkantoran Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, harus fungsional pada tahun 2028.

Untuk mencapai target "kejar tayang" ini, Otorita IKN mengumumkan langkah masif: pengerahan 20.000 pekerja konstruksi demi menggenjot pembangunan.

Baca juga: Mengintip Desain dan Fasilitas Kompleks DPR/MPR di IKN Senilai Rp 8,5 Triliun

Lonjakan tenaga kerja ini merupakan sinyal kuat bahwa IKN telah melewati titik kembali dan siap bergerak dari rencana menjadi realitas.

Akselerasi Pembangunan

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan bahwa pembangunan tahap kedua akan semakin cepat pasca diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

"Peningkatan jumlah pekerja menjadi kunci utama percepatan ini. Jika pada tahap awal IKN hanya melibatkan sekitar 7.000 pekerja, Fase II ini akan mengerahkan hingga 20.000 pekerja konstruksi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)," ungkap Basuki, Rabu (29/10/2025).

Baca juga: Momen Bersejarah, Salat Idul Fitri 2026 Digelar di Masjid Negara IKN

Pengerahan puluhan ribu pekerja ini difokuskan pada penyelesaian ekosistem vital:

• Kompleks Legislatif (DPR/MPR/DPD): Dibangun di lahan 42 hektar dengan anggaran Rp 8,5 triliun.
• Kompleks Yudikatif (MA/MK/KY): Dibangun di lahan 15 hektar dengan anggaran Rp 3,1 triliun.

Proses pembangunan kedua kompleks ini, yang dimulai November 2025, ditargetkan rampung dalam waktu singkat, yaitu 25 bulan.

Baca juga: Pembangunan Kompleks DPR/MPR dan MA di IKN Telan APBN Rp 11,6 Triliun

Pembangunan Fase II bukan sekadar gedung pemerintahan, tetapi juga kelengkapan ekosistem komunal yang dibutuhkan untuk relokasi gelombang pertama ASN yang direncanakan pada tahun 2025.

Selain kedua kompleks perkantoran, fasilitas prioritas lainnya yang dikebut konstruksinya adalah:

Masjid Negara dan Basilika Nusantara

Menjadi penanda kesiapan IKN sebagai kota yang mengutamakan kehidupan spiritual, dengan target selesai dan beroperasi pada akhir 2025.

Konektivitas Jalan KIPP

Pembangunan jaringan jalan di Sub-WP 1B dan 1C, menjamin mobilitas cepat antara hunian ASN dengan kompleks perkantoran.

Fasilitas Dasar & Umum

Penataan Pasar Sepaku, penyediaan fasilitas pendidikan, dan hunian pendukung, menjamin kebutuhan dasar warga terpenuhi.

Air Baku Layak Minum

Bendungan Sepaku Semoi (kapasitas 16 juta meter kubik) dipastikan mampu menyediakan air baku 2.500 liter/detik, dengan air yang mengalir ke IKN disiapkan untuk dapat langsung diminum (potable water).

Batas Akhir Fungsionalitas 2028

Pembangunan masif ini didasarkan pada target politis yang tegas, pada tahun 2028 IKN harus sudah berfungsi penuh sebagai Ibu Kota Negara, dengan seluruh prasarana utama Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif siap digunakan.

Baca juga: November 2025, Perkantoran Legislatif dan Yudikatif Mulai Dibangun

Penerbitan Perpres 79/2025 memberikan landasan hukum yang kuat, memastikan bahwa pembangunan dapat dieksekusi tanpa hambatan birokrasi, sehingga OIKN dapat berfokus penuh pada percepatan fisik.

Pengerahan 20.000 pekerja menunjukkan besarnya dampak sosial dan ekonomi IKN, sekaligus menguji kemampuan logistik dan manajemen konstruksi Indonesia dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya.