Banggar DPR Amankan Dana IKN Rp 48,8 Triliun, Ekonomi Kaltim Melesat 7 Persen

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima dorongan politik dan anggaran yang sangat kuat, ditandai dengan kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada 20–21 November 2025 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Kunjungan ini tidak hanya menjadi simbol dukungan politik, tetapi juga mengamankan landasan finansial IKN untuk tahun-tahun mendatang.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan kabar kunci yang menghilangkan keraguan publik terkait keberlanjutan proyek ini.

Baca juga: IKN Terus Berlanjut, 22 Tower Rusun Dibangun dengan APBN Rp 382,5 Miliar

"Perpres 79/2025 menambah percaya diri kami bahwa IKN pasti akan berlanjut. Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun,” tegas Basuki.

Kepastian anggaran jangka menengah ini, didukung oleh kehadiran lengkap delegasi DPR RI, menegaskan bahwa pembangunan IKN adalah agenda negara yang melintasi periode pemerintahan.

Fokus pada Ekosistem Pemerintahan

Otorita IKN memaparkan progres pembangunan Tahap II, yang kini berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif, dibagi menjadi tiga batch pekerjaan.

Batch 1 (2025) progres pembangunan rata-rata mencapai 76 persen, dengan kontrak tahun tunggal yang hampir selesai.

Baca juga: Hak Atas Tanah IKN Jadi 95 Tahun, Otorita Selaraskan Aturan Teknis

Batch 2 (2025–2027) mencakup 3 paket fisik dan 6 paket manajemen terkontrak. Saat ini sedang berlangsung proses kontrak dengan penyedia jasa.

Batch 3 (2026–2028) merupakan tahap persiapan tender. Periode ini akan menjadi fokus pembangunan fisik IKN berikutnya.

Progres yang cepat ini, terutama pada Batch 1, menunjukkan efektivitas pelaksanaan proyek di lapangan dan kesiapan IKN untuk segera memfungsikan kawasan pemerintahan inti.

Menarik Capital Swasta

Pendanaan IKN didesain secara strategis menggunakan tiga skema, yang menunjukkan potensi besar dari sektor non-APBN.

Rinciannya, APBN dialokasikan untuk infrastruktur dasar dan bangunan pemerintah inti seperti yang disetujui Rp 48,8 triliun.

Baca juga: Ada IKN, Kaltim Jadi Rebutan Investor, Dokumen Investasi Dikebut

Kemudian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang meliputi 17 calon pemrakarsa dengan estimasi investasi mencapai Rp 158,73 triliun. Sektor yang diminati meliputi hunian, jalan, dan Multi Utility Tunnel (MUT).

Selanjutnya investasi swasta murni, di mana sebanyak 50 investor telah menandatangani kerja sama di berbagai sektor strategis pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, residensial, dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp 66 triliun.

Data ini secara definitif membuktikan tingginya kepercayaan sektor swasta terhadap IKN, dengan total estimasi investasi non-APBN yang mencapai lebih dari dua kali lipat anggaran negara untuk periode 2025–2029.