Tiga Penyangga IKN Balikpapan, Paser, PPU Rilis Digitalisasi Retribusi

NUSANTARA, KOMPAS.com - Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), wilayah penyangga utamanya, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), berlomba memperkuat pondasi ekonomi dan fiskal mereka melalui revolusi digital.

Pada pertemuan tingkat tinggi (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar baru-baru ini, sinergi antara Bank Indonesia (BI) dan tiga Pemda tersebut diumumkan sebagai strategi utama untuk mencapai tata kelola keuangan yang transparan, andal, dan modern.

Baca juga: Kerek UMKM Balikpapan dan IKN Naik Kelas, BI Dorong Penggunaan QRIS Tap

HLM TP2DD yang mengusung tema "Mendorong Transformasi Digital untuk Layanan Publik dan Ketahanan Fiskal yang Andal" ini adalah tindak lanjut dari Rakornas P2DD 2025.

Sesuai Keppres Nomor 3 Tahun 2021, tujuan TP2DD adalah meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah dan mendukung tata kelola demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan layanan publik.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan bahwa kebijakan sistem pembayaran BI diarahkan untuk memperkuat stabilitas dan mengakselerasi ekonomi keuangan digital nasional, terutama melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

"Komitmen BI mendukung ETPD melalui pengembangan ekosistem Sistem Pembayaran Digital, antara lain melalui inovasi SNAP, QRIS, dan Kartu Kredit Indonesia (KKI), demi layanan yang CeMuMuAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal) bagi masyarakat," ujar Robi, dikutip Kompas.com, Senin (8/12/2025).

Integrasi dan Inovasi Berkelanjutan

Para pemimpin daerah menunjukkan komitmen penuh terhadap percepatan digitalisasi:

Bupati PPU, Mudyat Noor, mengarahkan anggota TP2DD PPU untuk terus berkolaborasi mendigitalisasi layanan publik demi efisiensi proses bisnis dan kemudahan masyarakat.

Sementara Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, menekankan implementasi digitalisasi di seluruh lapisan untuk menciptakan ekosistem digital yang mengoptimalkan layanan publik dan transparansi pengelolaan keuangan.

Baca juga: Alarm Merah Inflasi IKN Berbunyi, BI Kaltim Siapkan Jurus 4K

Adapun Sekda Balikpapan, Muhaimin, menggarisbawahi pentingnya memperkuat regulasi serta infrastruktur TI untuk mendukung inovasi berkelanjutan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Arahan ini menjadi payung bagi Pemda Balikpapan, Paser, dan PPU untuk bersinergi dengan BI Balikpapan dalam memanfaatkan kanal pembayaran digital untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

QRIS: 'Game Changer' Transparansi dan PAD

Inovasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terbukti menjadi "game changer" dalam digitalisasi PDRD.

Kemudahan pembayaran via QRIS telah meningkatkan kualitas layanan, yang pada gilirannya mendorong peningkatan transparansi dan realisasi PAD.

Data menunjukkan potensi akseptasi digital di wilayah kerja BI Balikpapan melonjak drastis hingga Triwulan III 2025 terdapat 263.000 merchant atau melonjak 24,42 persen.

Baca juga: BI Balikpapan Siap Terbangkan Pembatik Lokal Menuju Panggung KKI 2026

"Ini menunjukkan perluasan inklusi bisnis, dengan nominal transaksi QRIS menembus angka Rp 5,7 Triliun atau 2 kali lipat," ungkap Robi.