BI Balikpapan Saring UMKM Masuk Pasar Digital agar Tak Jadi Penonton di IKN

"Untuk menjembatani masalah tersebut, BI Balikpapan mengandalkan program Survei Database Profil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Potensial Dibiayai (BISAID)," cetus Robi.

Baca juga: China, Singapura, Korea, Rusia, Malaysia hingga UEA Investasi di IKN

Data dari survei BISAID berfungsi sebagai jembatan informasi (business matching) yang mempertemukan profil UMKM potensial dengan pihak perbankan serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Validasi data ini memberikan kepastian bagi bank dalam menyalurkan pembiayaan, sekaligus mengedukasi pelaku usaha mengenai manajemen risiko dan tata kelola modal.

Untuk memperluas jaringan pasar fisik, BI menyiapkan dua kegiatan utama: Pekan Ekonomi Syariah Nusantara (PESAN) pada 27-28 Juni 2026 dan Mahligai Nusantara pada September 2026.

Di dalam rangkaian acara tersebut, pelaku usaha diberikan pelatihan standarisasi kemasan serta pengurusan merek halal guna mempersiapkan produk lokal bersaing di pasar luar daerah.

Komoditas Unggulan

Indikator keberhasilan standarisasi ini terlihat dari masuknya tiga UMKM binaan BI Balikpapan ke dalam jaringan Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA) 2026.

Unit usaha Hharum dan Rumah Ampiek lolos pada sektor modest fashion (wastra), sementara Kampoeng Timoer berhasil menembus kategori halal food.

Kelulusan melalui proses seleksi nasional yang kompetitif ini membuktikan bahwa produk penyangga ibu kota memiliki keandalan kualitas yang setara dengan produk pulau Jawa.

Baca juga: Komitmen Investasi Non-APBN di IKN Tembus Rp 72,39 Triliun

"Potensi industri hilir juga ditunjukkan pada sektor komoditas kopi. Dalam ajang Kompetisi Cangkir Barista "Championship Pejuang Kopi Nusantara” yang diikuti oleh 419 peserta secara nasional, tiga barista asal wilayah kerja Balikpapan, PPU, dan Paser berhasil melaju ke babak regional Kalimantan setelah melalui pembekalan teknis di daerah," ungkap Robi.

Pertumbuhan masif kawasan IKN pada tahun 2026 ini harus diikuti oleh penguatan kapasitas ekonomi warga lokal.

Sinergi program intervensi dari hulu pertanian hingga hilir digitalisasi pembayaran bukan lagi sekadar program pemberdayaan, melainkan keharusan strategi ekonomi.

Ketahanan ekonomi ibu kota baru tidak akan tercapai jika fondasi UMKM di wilayah penyangganya rapuh dan gagal beradaptasi dengan sistem pasar modern.